SAMARINDA–Dua kasus adu fisik yang dipicu masalah parkir liar mendapat sorotan publik. Masalah klasik soal juru parkir (jukir) liar dan area parkir ilegal kembali jadi perbincangan, namun solusi konkret masih belum terlihat jelas dari pemerintah.
Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini, menilai, imbauan agar warga tidak memarkir kendaraan di lokasi ilegal bukan langkah yang cukup.
"Itu cuma salah satu cara, tapi enggak menyelesaikan masalah. Soal kesadaran masyarakat itu sangat relatif. Harus didukung penataan dan penegakan hukum," ujar Orin, Senin (4/8).
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha bisa jadi solusi menekan praktik jukir liar. Pemilik usaha bisa diwajibkan menyediakan lahan parkir resmi yang berkontribusi pada pendapatan daerah. Di sisi lain, keresahan warga meningkat setelah insiden pemukulan jukir terhadap ojek online (ojol) di Samarinda. Insiden itu membuat kenyamanan publik terusik.
"Kalau warga udah waswas di ruang publik, artinya kenyamanan mereka terganggu. Pemda harus serius selesaikan ini," tegasnya.
Orin menilai, upaya pemerintah tidak boleh hanya pasif. Penertiban jukir liar harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, termasuk penegakan hukum tegas jika sudah mengarah ke pemerasan.
"Kalau udah masuk ranah pidana ya harus ditindak. Gunakan sistem parkir digital seperti QRIS biar lebih transparan dan mudah diawasi. Beberapa titik sudah menerapkan QRIS, itu yang sudah sering digunakan masyarakat," tutupnya.
Editor : Dwi Restu A