SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk membuka secara transparan kondisi fiskal daerah kepada DPRD dan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan usai penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Jumat (15/8).
Menurut Andi Harun, pemkot telah menyiapkan simulasi APBD 2026 untuk mengukur kemampuan belanja daerah, menyusul kebijakan efisiensi DBH dari pemerintah pusat. “Kami akan bahas data penerimaan dan kemampuan belanja tahun depan secara terbuka, tanpa ada yang ditutupi,” ujarnya.
Belanja daerah akan diprioritaskan pada pos yang sifatnya wajib, seperti pembayaran gaji pegawai, tunjangan, belanja rutin, serta pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan pengendalian inflasi.
“Kalau inflasi tidak terkendali, harga bahan pokok bisa fluktuatif dan berdampak pada daya beli masyarakat,” jelasnya.
Setiap usulan program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diperiksa secara detail demi memastikan penggunaan anggaran yang efisien. “Situasi ini tidak kita inginkan, tapi harus dilakukan karena kemampuan fiskal menurun,” katanya.
Terkait proyek strategis Teras Samarinda, Andi memastikan tahap II aman karena dananya sudah teralokasi. Namun, kelanjutan ke tahap III akan dievaluasi berdasarkan kemampuan APBD 2026. “Apakah berlanjut atau tidak, masih tanda tanya. Intinya, kami tidak bisa memaksakan diri,” tegasnya.
Meski PAD Samarinda cukup baik, ketergantungan terhadap DBH tetap memberikan dampak signifikan. Oleh sebab itu, Pemkot akan mendorong inovasi pendapatan daerah tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
“Lebih baik kita satukan tenaga, gagasan, dan kekompakan untuk meningkatkan PAD secara kreatif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar rencana belanja disesuaikan dengan kemampuan “isi kantong” daerah. “Kalau tidak mau seperti tahun-tahun sebelumnya, uangnya terbatas tapi belanjanya tinggi, pasti kita defisit. Kami tidak mau berutang,” tandasnya.
Ia menegaskan, transparansi dan penyesuaian anggaran menjadi kunci menghadapi tantangan fiskal 2026. “Kami realistis, menjaga keuangan tetap sehat, dan memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan,” tutup Andi. (*)
Editor : Sukri Sikki