KALTIMPOST.ID, Dua nama yang ditetapkan jadi tersangka dalam perkara hibah Desain Besar Olahraga (DBON) Kaltim langsung mendapat sorotan. Penahanan keduanya dinilai Orin Gusta Andini, peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, sebagai langkah maju penindakan rasuah di tanah Etam.
“Dana hibah memang selalu rentan dikorupsi,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat, 19 September 2025. Banyak faktor yang membuat hibah jadi titik rawan. Lemahnya kelembagaan pemerintah, minim pengawasan, sampai diskresi pemilik otoritas yang serampangan.
Karena hal-hal itu, hibah kerap jadi bancaan dengan menjadikannya sebagai bahan tukar guling dukungan politik. Permainan hibah tak hanya mengendap di level pejabat politik. Di birokrasi, hibah juga menjadi “kue kering” dalam relasi kuasa di internal pemerintahan. “Diskresi pemberian hibah terlalu luas. Pemilik otoritas bebas menentukan. Siapa yang menerima, berapa besarannya, serta kapan bisa dicairkan,” lanjutnya menjelaskan.
Hibah R p100 miliar ke DBON pada 2023 menjadi potret buruknya tata kelola pemberian dan pengelolaan hibah. Dua nama sudah ditetapkan Kejati, Mantan Kepala Pelaksana DBON berinisial ZZ dan AHK, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim.
Tapi Orin menyebut, korupsi bukan ulah individu. Korupsi merupakan kejahatan sistemis luar biasa dan tidak berdiri sendiri. Banyak tangan yang ikut terlibat memuluskan jalan praktik busuk itu hadir. “korupsi umumnya melibatkan beberapa orang yang berperan dalam memuluskan perbuatan rasuah,” katanya.
SAKSI mendukung penuh langkah Korps Adhyaksa dan mendorong agar perkara ini tak terhenti di dua orang itu saja. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab. Mereka juga mengecam praktik menjadikan hibah atau bansos sebagai bancaan elit, mendesak evaluasi yang komprehensif dan memoratorium pemberian hibah/bansos sembari mengaudit semua penerima. (*)
Editor : Muhammad Rizki