KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Gagasan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda terkait penyediaan transportasi umum khusus pelajar mendapat tanggapan positif dari kalangan pendidikan.
Kepala SMA 16 Samarinda, Abdul Rozak Fahrudin, menyatakan mendukung rencana tersebut, namun menekankan pentingnya perencanaan matang agar benar-benar menjawab kebutuhan siswa dan orang tua.
“Secara prinsip saya setuju. Transportasi massal untuk pelajar bisa mengurangi kemacetan dan menekan angka kecelakaan, terutama bagi siswa SMP dan SMA yang belum memiliki SIM tetapi tetap nekat mengendarai motor ke sekolah,” ujarnya, Sabtu (4/10).
Meski begitu, Rozak memberi sejumlah catatan. Salah satunya soal aksesibilitas halte atau titik kumpul yang harus dipertimbangkan pemerintah.
“Kalau setiap jalan harus berhenti, anak-anak bisa terlambat karena jam masuk sekolah pukul 07.15. Waktu tempuh menjadi masalah. Belum lagi banyak siswa yang rumahnya jauh dari jalan utama, bahkan ada yang 1–2 kilometer masuk gang. Siapa yang mengantar dari rumah ke halte? Apakah orang tua, ataukah dibiayai pemerintah? Ini harus jelas,” terangnya.
Ia juga menyinggung soal kemungkinan tambahan biaya transportasi, misalnya ketika pelajar harus menggunakan ojek dari rumah ke halte.
“Kalau harus naik ojek, siapa yang membayar? Apalagi bila dalam satu keluarga ada tiga sampai empat anak sekolah di lokasi berbeda, tentu menjadi beban besar bagi orang tua,” tambahnya.
Selain soal teknis transportasi, Rozak menyoroti aturan larangan siswa membawa motor ke sekolah yang sudah berlaku hampir setahun. Menurutnya, kebijakan itu belum sepenuhnya solutif karena belum diiringi fasilitas transportasi pengganti.
“Kalau hanya ada edaran larangan tanpa solusi, maka justru menimbulkan masalah baru. Anak-anak tetap butuh sarana transportasi untuk bisa berangkat sekolah. Kalau tidak mampu naik ojek dan orang tua tidak bisa mengantar, bisa-bisa mereka tidak sekolah,” tegasnya.
Rozak menekankan, aturan larangan seharusnya disertai jaminan pemerintah. “Seharusnya tidak boleh bawa motor, koma - lalu dilanjutkan dengan: pemerintah menjamin pembiayaan transportasi dari rumah ke sekolah. Itu baru adil. Kalau hanya dilarang titik, tanpa solusi, ya susah,” ucapnya.
Terkait isu lahan parkir di luar sekolah atau di pekarangan rumah warga, seperti yang sempat terjadi di SMA 5 Samarinda, Rozak menegaskan tidak mengizinkan hal serupa di SMA 16.
“Kalau siswa parkir di rumah-rumah warga dengan biaya, itu menimbulkan dampak sosial baru. Bukannya mengatasi masalah, malah menambah beban orang tua. Maka saya tidak izinkan,” tegasnya.
Ia berharap, wacana transportasi massal pelajar benar-benar dipikirkan secara menyeluruh. “Yang penting anak-anak bisa sampai di halte, naik bus dengan aman, lalu tiba di sekolah tepat waktu. Jangan sampai siswa terlambat karena sistem tidak efektif. Semua kebijakan mestinya menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo