KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda harus menghadapi kenyataan pahit. Usulan anggaran 2026 turun hampir separuh dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 pagu anggaran mencapai Rp 2,3 triliun, tahun depan nilainya hanya sekitar Rp 1,2 triliun.
Kepala Dinas PUPR Samarinda Desy Damayanti tak menampik penurunan drastis itu bakal berdampak langsung terhadap sejumlah proyek prioritas. “Masih tahap usulan kegiatan 2026, tapi memang secara umum ada penurunan cukup jauh, dari Rp 2,3 menjadi Rp1,2 triliun,” ujarnya.
Desy menyebut, pihaknya kini tengah memilah daftar prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta arahan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kami sedang menyusun prioritas 1 sampai 10. Yang paling mendesak akan diutamakan. Tapi untuk kegiatan mana yang akan dipangkas, belum bisa kami sampaikan sekarang,” imbuhnya.
Meski ruang fiskal makin sempit, PUPR tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan infrastruktur dasar. Fokus utama masih pada peningkatan jalan lingkungan, pembangunan dan rehabilitasi drainase, serta proyek strategis pengendalian banjir.
“Dari kami yang paling banyak tetap drainase. Untuk jalan, datanya baru akan disampaikan minggu depan karena masih menunggu pembahasan,” terang Desy.
Guna menutup celah pendanaan akibat berkurangnya dana daerah, Pemkot Samarinda mulai melobi pemerintah pusat. Harapannya, proyek-proyek bernilai besar bisa didanai lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) atau langsung melalui Kementerian PUPR.
“Sudah ada langkah ke pusat. Wali kota sendiri yang langsung ke Jakarta, berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengajukan proyek bernilai besar dan berdampak luas,” katanya.
Desy menegaskan, kesiapan lahan menjadi faktor krusial agar proposal proyek diterima pemerintah pusat. Karena itu, Pemkot kini memprioritaskan penataan dan pembebasan lahan di sejumlah titik potensial. “Kami sudah siapkan lahannya. Itu kunci agar proyek bisa dibiayai pusat. Kalau disetujui, nanti pengerjaannya langsung di bawah kementerian, bukan proyek kota lagi,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A