KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Pemerintah Kota Samarinda masih meninjau ulang rencana relokasi sejumlah sekolah yang terdampak banjir dan longsor.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda, Ananta Fathurrozi, pasca-rapat pembahasan lokasi tanah untuk SMP 48, SMP 24, dan SMP 27, Senin (3/11).
Menurut Ananta, hasil rapat kali ini masih berupa laporan sementara. Ada sejumlah alternatif lokasi yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, namun keputusan akhir akan ditentukan setelah dilakukan peninjauan lapangan kembali.
“Masih tahap laporan sementara, jadi ada usulan dari Disdikbud terkait ke mana dipindahkan. Karena ada yang memang harus direlokasi, tapi ada juga yang perlu dilihat lagi kondisi di lapangan,” ujarnya.
Wali Kota Samarinda, lanjut Ananta, meminta agar tim kembali meninjau lokasi untuk memastikan titik yang paling tepat.
“Jadi keputusan pak wali tadi itu kita meninjau ulang, memastikan dan memutuskan di mana yang kira-kira tepat untuk mengatasi permasalahan di beberapa sekolah itu,” tegasnya.
Pertemuan lanjutan akan digelar pekan depan untuk memfinalkan hasil kajian tersebut. Dalam menentukan lokasi relokasi, Bapperida menerapkan beberapa kriteria utama.
“Yang pertama lokasi harus dekat dengan sekolah lama karena siswanya kebanyakan berdomisili di sekitar situ. Kedua, kalau bisa lahannya milik pemerintah kota agar tidak perlu pembebasan lahan. Tapi kalau terpaksa harus beli, ya mau tidak mau disiapkan anggarannya,” jelasnya.
Ananta menegaskan bahwa pemerintah kota tetap membuka dua opsi solusi, relokasi penuh atau rekonstruksi di lokasi lama. “Kalau ternyata biaya untuk membeli atau mematangkan lahan baru lebih besar, bisa saja kita memilih untuk merekonstruksi. Misalnya dengan meninggikan bangunan atau merekayasa struktur gedung supaya tahan terhadap banjir,” tambahnya.
Prioritas utama saat ini adalah sekolah-sekolah yang terdampak paling parah akibat banjir dan longsor. “Yang mendesak dulu yang kita tangani. Mau tidak mau, yang terdampak banjir dan longsor harus dipindah atau direkonstruksi,” tegasnya.
Rencana itu menjadi bagian dari langkah pemkot dalam menjamin keberlangsungan proses belajar-mengajar di kawasan rawan bencana, sekaligus menyiapkan fasilitas pendidikan yang lebih aman dan layak bagi siswa. (*)
Editor : Dwi Restu A