KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Permasalahan pasien terlantar di Samarinda menjadi perhatian serius Pemkot Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan audiensi dengan manajemen RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) untuk membahas penanganan pasien tanpa identitas yang kerap ditemukan di wilayah kota.
Plt Direktur RSUD AWS Samarinda Indah Puspita menjelaskan, pertemuan itu membahas mekanisme koordinasi antar-instansi dalam menangani pasien terlantar yang membutuhkan layanan medis, meski tidak memiliki identitas.
“Pasien-pasien terlantar kami temukan di Samarinda. Karena lokasinya di sini, tentu penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk Pemkot Samarinda,” ujarnya, Selasa (4/11).
Indah menegaskan, meski tidak diketahui identitasnya, seluruh pasien tetap mendapatkan pelayanan medis di RSUD AWS. Biasanya, pasien tersebut dibawa Dinas Sosial Samarinda melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Secara pelayanan pasti kami tangani. Tapi untuk kejelasan identitas, nanti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda yang berwenang menerbitkan identitas KTP,” jelasnya.
Melalui kerja sama lintas instansi, pasien tanpa identitas akan difasilitasi penerbitan KTP agar bisa dimasukkan ke dalam program layanan kesehatan gratis milik pemerintah. “Kalau sudah punya KTP Kaltim, di mana pun bisa terakomodasi dalam program gratis. Jadi tidak ada yang tidak tertangani,” tambahnya.
Meski jumlah pasien terlantar tidak banyak, Indah menilai persoalan itu membutuhkan koordinasi yang kuat. “Kalau sudah ada identitas, Dinas Sosial Kaltim bisa menempatkan mereka ke panti asuhan. Karena panti itu kewenangan provinsi, sedangkan kota hanya punya rumah singgah,” katanya.
Pemkot Samarinda disebut menyambut baik inisiatif kerja sama. Pemkot bersama RSUD AWS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Disdukcapil akan menindaklanjutinya dengan perjanjian kerja sama (PKS).
“Harapannya tidak ada lagi warga, siapa pun dia, yang terlantar tanpa penanganan di Samarinda,” jelas Indah.
Inisiatif serupa telah berjalan di RSJD Atma Husada Mahakam dan diharapkan bisa diterapkan di AWS. “Kami di provinsi menyiapkan pelayanan kesehatannya. Tapi dari sisi administrasi, itu ranah kabupaten dan kota. Nantinya kerja sama juga akan dilakukan dengan Samarinda, Tenggarong, dan Balikpapan,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A