KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Sikap penuh kewaspadaan dilakukan tim Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda dalam melakukan pengecekan, verifikasi, dan validasi dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Upaya ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh dapur yang menyiapkan makanan bagi siswa sekolah memenuhi standar kesehatan.
Saat ini, tercatat sudah ada 20 dapur MBG yang beroperasi di Samarinda. Namun, baru dua di antaranya yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sisanya masih dalam tahap proses verifikasi oleh petugas kesehatan.
Padahal, secara kebutuhan ideal, Samarinda memerlukan 74 dapur MBG untuk melayani sekitar 135 ribu siswa di berbagai jenjang sekolah.
Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, dr Ismid Kusasih, menegaskan bahwa pemberian sertifikat SLHS tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada sejumlah tahapan yang wajib dipenuhi sebelum dapur dinyatakan laik. “Pemberian itu tidak sembarangan, tapi harus memenuhi tiga syarat utama,” ujarnya, Minggu (9/11).
Ia merinci, pertama, para penjamah makanan harus mengikuti pelatihan tentang tata cara pengolahan makanan yang sehat dan aman. Kedua, dilakukan inspeksi lapangan untuk memastikan sarana dan prasarana dapur sesuai standar kebersihan dan sanitasi.
Ketiga, seluruh petugas dapur harus menjalani pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan bebas dari penyakit menular seperti TBC maupun hepatitis. “Saat ini baru 13 dapur yang kami evaluasi, baru dua yang lengkap semua syaratnya. Lainnya juga masih berproses,” tambahnya.
Ke depan, Diskes berkomitmen mempercepat proses verifikasi agar semua dapur MBG bisa memenuhi standar kesehatan dan laik beroperasi. Pemerintah Kota Samarinda menilai, aspek keamanan pangan menjadi prioritas utama sebelum program MBG dijalankan penuh di seluruh sekolah.
“Sebagaimana arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun kami akan melakukan upaya percepatan, namun tetap dengan kewaspadaan dan kehati-hati dalam pelaksanaan verifikasi di lapangan,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo