SAMARINDA - Peningkatan kualitas kualitas layanan kesehatan dasar berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) terus ditingkatkan pemerintah. Salah satunya Dinas Kesehatan (Dinkes) yang memastikan seluruh fasilitas kesehatan di kota ini bergerak menyesuaikan 12 indikator SPM, mulai dari layanan ibu hamil hingga penanganan penyakit yang membutuhkan intervensi khusus. Upaya ini menjadi fondasi peningkatan pelayanan publik yang ditargetkan berjalan seragam di semua kecamatan.
Ke-12 SPM itu meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, peserta didik usia sekolah, kelompok usia produktif, serta warga lanjut usia. Termasuk pula layanan untuk penderita hipertensi, diabetes melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat, terduga TBC, hingga warga dengan risiko terpapar HIV. Seluruh rentang layanan tersebut kini dalam tahap pembenahan agar tidak hanya terpenuhi secara administrasi, tetapi juga berkualitas saat diterapkan di lapangan.
Kepala Dinkes Samarinda dr Ismid Kusasih menegaskan bahwa pihaknya sudah menyusun arah kerja jangka menengah untuk memastikan implementasi SPM berjalan konsisten. “Program prioritas kami tetap pada pemenuhan 12 SPM sebagai layanan dasar. Semua puskesmas harus bergerak seragam, tidak boleh ada yang tertinggal,” ujar Ismid, Jumat (14/11).
Selain SPM, Dinas Kesehatan juga menyesuaikan arah kebijakan nasional melalui empat program prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Empat program tersebut meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemberantasan TBC, percepatan Universal Health Coverage (UHC) melalui Jaminan Kesehatan Nasional, serta pematangan konsep pembangunan rumah sakit modern.
“Seluruhnya menjadi payung kebijakan yang akan diturunkan ke tingkat pelayanan teknis,” terangnya.
Ismid menambahkan, isu stunting tetap menjadi agenda bersama lintas OPD. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan intervensi gizi berjalan terukur, mulai dari pendampingan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga penguatan edukasi keluarga.
“Penanganan stunting tidak bisa dikerjakan satu instansi. Semua harus satu ritme,” ucapnya.
Dinkes juga mendorong peningkatan akses terhadap layanan kegawatdaruratan medis, salah satunya melalui Doctor on Call dan sistem Public Safety Center (PSC) 119. Layanan ini digagas agar masyarakat mendapatkan respon cepat ketika membutuhkan bantuan medis darurat.
Satu penugasan baru ikut dimasukkan dalam kerangka kerja Dinkes, yakni pengawasan pola penyajian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan ini menjadi bagian dari Satgas MBG Kota Samarinda.
“Kami juga turut memastikan makanan yang dibagikan kepada peserta didik memenuhi standar keamanan, gizi, dan kebersihan,” singkatnya.
Dengan rangkaian program tersebut, pihaknya menargetkan pelayanan kesehatan kota bergerak lebih terukur. Bukan hanya terpenuhi di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Fokusnya tetap sama, layanan dasar yang merata, cepat, dan aman untuk warga Samarinda,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan