KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Komitmen terhadap keselamatan pelayaran kembali ditegaskan Pemerintah Kota Samarinda dalam Kampanye Keselamatan Pelayaran 2025 yang mengusung tema Zero Compromise for Safety, Jumat (12/12) di Hotel Fugo Samarinda.
Dalam kegiatan yang digelar Kantor KSOP Kelas I Samarinda tersebut, juga dilakukan penyerahan SKK 60 Mil, pass kecil, life jacket, serta bantuan tunai Rp 570 juta untuk korban bencana alam di Sumatera bersama Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri dalam sambutannya menegaskan keselamatan transportasi laut merupakan aspek yang tidak dapat ditawar. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada konektivitas maritim, baik untuk distribusi logistik, mobilitas masyarakat, maupun perdagangan.
“Transportasi laut memegang peran strategis di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Karena itu keselamatan harus ditempatkan sebagai prioritas utama,” tegasnya, Jumat (12/12).
Tema Zero Compromise for Safety, menurut dia, menjadi pesan kuat bahwa tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi kelalaian. Baik regulator, operator kapal, aparat penegak hukum, hingga pengguna jasa wajib menjaga standar keselamatan. “Tidak ada toleransi untuk pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, KSOP juga menyerahkan SKK 60 Mil dan Pass Kecil yang menjadi bukti legalitas bagi kapal tertentu untuk beroperasi. Legalisasi ini sekaligus memastikan kapal memenuhi ketentuan keselamatan dan administrasi. “Dokumen yang sah merupakan pilar penting dalam menekan risiko kecelakaan. Ini memastikan kapal layak berlayar dan memenuhi standar yang berlaku,” jelasnya.
Pemberian life jacket juga disebutnya sebagai pengingat bahwa kesiapan alat keselamatan harus optimal. Alat keselamatan yang mudah dijangkau di kapal sering kali menjadi penentu keselamatan jiwa saat kondisi darurat. “Regulasi tidak cukup tanpa kesiapan nyata di lapangan,” imbuhnya.
Samarinda sebagai salah satu jalur penting transportasi sungai dan laut di Kaltim, disebut memiliki tanggung jawab besar menjaga keamanan pelayaran. Aktivitas kapal barang, kapal penumpang, kapal nelayan, hingga kapal wisata menuntut pengawasan yang konsisten.
Pemerintah kota juga berkomitmen terus bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, dan pelaku usaha dalam memperkuat tata kelola transportasi air. Edukasi kepada awak kapal, masyarakat pesisir, dan pengusaha pelayaran dinilai penting agar kesadaran terhadap aturan semakin meningkat.
Mulai dari kapasitas muatan, rute pelayaran, hingga pemahaman kondisi cuaca. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan harus dilakukan secara adil namun tegas.
Saefuddin menambahkan, keselamatan pelayaran memiliki kaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Distribusi barang yang lancar, stabilitas harga bahan pokok, serta mobilitas masyarakat sangat bergantung pada transportasi laut dan sungai yang aman.
“Kalau keselamatan terabaikan, dampaknya bukan hanya korban jiwa. Kerugian ekonomi dan turunnya kepercayaan publik juga mengintai,” katanya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak menjadikan kampanye keselamatan pelayaran sebagai momentum memperkuat komitmen bersama. Tidak ada kompromi terhadap tindakan yang berpotensi membahayakan, termasuk kelebihan muatan, pengabaian peralatan keselamatan, dan penggunaan awak kapal yang tidak kompeten. “Keselamatan harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki