SAMARINDA - Program Probebaya kembali menjadi fokus evaluasi Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP). Tim pengendali Probebaya telah melakukan evaluasi menyeluruh untuk mematangkan pelaksanaan program tersebut di tahun depan.
Ketua TWAP Kota Samarinda, Syaparudin mengatakan dari hasil evaluasi, TWAP bersama tim pengendali Probebaya akan memperkuat konsolidasi dengan seluruh Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui kecamatan dan kelurahan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Probebaya benar-benar sesuai dengan Perwali Nomor 1 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis Probebaya, khususnya pada aspek perencanaan yang wajib melalui rembuk warga.
“Kami ingin rembuk warga itu melibatkan tokoh lokal di lingkungan RT sehingga program yang dirancang Pokmas selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pentingnya penyusunan RAB yang sesuai dengan kondisi faktual di lapangan agar tidak terjadi ketidaktepatan dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran,” jelasnya, Kamis (11/12).
Dalam Probebaya, terdapat dua kategori besar program: infrastruktur kecil dan pemberdayaan masyarakat. Untuk infrastruktur, TWAP menekankan pentingnya fokus pada kebutuhan mendesak, seperti perbaikan jalan berlubang atau drainase bermasalah yang berdampak langsung pada keselamatan warga.
Sementara untuk pemberdayaan, pendataan warga kembali ditekankan. Mulai dari warga miskin yang belum memiliki BPJS hingga pemuda yang membutuhkan pelatihan sesuai minat dan keterampilan. “Semua harus terdata dan diakomodasi. Pokmas harus hadir sebagai fasilitator,” tambahnya.
Untuk pemberdayaan ekonomi, TWAP menilai banyak peluang yang perlu diperhatikan. Mulai dari ibu-ibu yang membutuhkan pelatihan usaha, hingga pemuda yang memiliki kemampuan seperti servis gawai.
“Semua bentuk pemberdayaan harus disusun dengan rapi. Aspek perencanaan sangat menentukan keberhasilan,” ujarnya.
Syaparudin meyakini, bila perencanaan kuat dan pelaksanaan diawasi oleh pendamping Probebaya, maka program akan berjalan on the track. Mulai dari penyaluran anggaran hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban di tingkat Pokmas.
Dampak yang diharapkan pun tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan gotong-royong warga, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga penurunan angka kemiskinan.
Ia mencontohkan, adanya anggaran gotong-royong dua kali sebulan sebesar Rp 250 ribu dinilai mampu membangun kebiasaan kolektif di masyarakat. “Kalau gotong-royong berjalan baik, semangat kebersamaan tumbuh dan lingkungan makin bersih. Itu yang diharapkan Pak Wali,” tekannya.
Terkait tantangan program di tahun 2025, Syaparudin menyebut tidak ada hambatan signifikan. Setelah berjalan empat tahun, masyarakat dan Pokmas dianggap sudah terbiasa dengan mekanisme program. Tantangan terbesar justru menjaga konsistensi pelaksanaan sesuai aturan dan membangun semangat kolektif masyarakat.
“Probebaya ini bottom-up. Direncanakan masyarakat, dilaksanakan masyarakat, dan dipertanggungjawabkan masyarakat. Ini bentuk kolaborasi pembangunan dari bawah yang kita harapkan terus menguat,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki