KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Dominasi perkebunan sawit di Kaltim kembali menjadi sorotan. Alokasi ruang untuk sektor perkebunan yang mencapai jutaan hektare kini sebagian besar dikuasai komoditas sawit, membuat keberadaan karet, kopi, hingga kakao kian terpinggirkan.
Kondisi ini dinilai membutuhkan perhatian serius agar arah kebijakan tetap berpihak pada masyarakat, bukan semata korporasi.
Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau (YMH), Doddy S. Sukadri, menyebut dari total 3,2 juta hektare lahan perkebunan yang tercantum dalam RTRW Kaltim, sebanyak 1,4 juta hektare telah menjadi kebun sawit.
“Dari 1,4 juta hektare itu, satu juta hektare dikuasai oleh korporasi. Sementara 400 ribu hektare dikelola hampir 100 ribu pekebun rakyat,” ujarnya di Samarinda, Rabu (10/12).
Ia menilai porsi yang timpang itu membuat komoditas perkebunan lain makin tidak mendapat ruang berkembang. Menurutnya, lahan rakyat seluas 400 ribu hektare harus menjadi fokus pemerintah dalam setiap kebijakan relokasi maupun penguatan sektor perkebunan. “Komoditas lain seperti karet, kopi, dan kakao makin tersisih. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.
Doddy juga mengingatkan bahwa ekspansi sawit tidak boleh menyentuh kawasan hutan. Hutan memiliki karakter multikultur yang menjaga keanekaragaman hayati, berbeda dengan tanaman sawit yang monokultur dan rentan rusak serentak saat terjadi gangguan.
Ia mencontohkan pengalaman Sumatera, di mana alih fungsi hutan menjadi kebun sawit berdampak pada hilangnya habitat satwa liar, termasuk gajah. “Kalau tidak hati-hati, Kaltim bisa mengikuti jejak Sumatera. Sawit diperbolehkan, tetapi jangan ekstensifikasi,” katanya.
Menurutnya, jalan yang lebih masuk akal adalah intensifikasi: meningkatkan produktivitas tanpa membuka hutan baru. Peremajaan tanaman tua dan penggunaan bibit unggul menjadi langkah mendesak, apalagi produktivitas sawit Indonesia masih tertinggal dari Malaysia. “Yang diperlukan adalah intensifikasi dan peningkatan produktivitas,” ujarnya.
Doddy juga menyoroti kemampuan sawit yang jauh lebih kecil dalam menyerap karbon dibandingkan hutan, terutama mangrove. Jika kawasan sensitif itu diganggu, ia menyebut dampaknya akan sangat serius bagi lingkungan. “Mangrove menyimpan karbon jauh lebih besar. Kalau dialihfungsi untuk sawit, dampaknya berat,” ucapnya.
Ia menegaskan YMH akan terus fokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya pekebun sawit rakyat. Hilirisasi perkebunan menurutnya harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan kelompok rentan. “Prinsip kami jelas, no one left behind. Kebijakan harus berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo