KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti penempatan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda, di tengah penurunan tajam bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Kaltim ke Samarinda pada tahun anggaran 2026.
Andi Harun menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Kaltim yang telah menempatkan pokirnya di Samarinda untuk mendukung belanja infrastruktur dan pelayanan publik. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu masyarakat, terutama dalam kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan.
“Kami harus mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada anggota DPRD provinsi yang menempatkan pokirnya membantu masyarakat Samarinda. Mudah-mudahan ke depan Pemprov juga bisa kembali mengalokasikan,” ujarnya.
Penurunan bankeu pada 2026 harus dimaklumi karena Pemprov Kaltim juga mengalami tekanan fiskal akibat penurunan APBD yang signifikan. Namun, dia menilai penempatan pokir wakil rakyat dapil Samarinda tetap menjadi hal krusial yang harus diawasi bersama.
Andi Harun mempertanyakan apakah masih ada anggota DPRD Kaltim dapil Samarinda yang menempatkan pokirnya di luar Samarinda. Dia meminta peran media membantu mengungkap data tersebut, agar masyarakat mengetahui secara transparan.
“Masyarakat harus tahu. Mereka dipilih warga Samarinda, tapi memperjuangkan di tempat lain. Itu tidak boleh. Jangan sampai suara masyarakat dikhianati,” tegasnya.
Menurut AH, pokir anggota DPRD seharusnya ditempatkan sepenuhnya di daerah pemilihan masing-masing. Bahkan, pembagian sebagian pokir ke daerah lain tetap dinilai keliru karena seluruh suara pemilih berasal dari Samarinda. “Kalau dapat pokir 15, lalu 10 ditaruh di Samarinda dan 5 di luar, itu juga salah, karena tidak ada kontribusi suara dari daerah lain,” kuncinya. (*)
Editor : Dwi Restu A