KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Lebih dari 20 kapal angkutan penumpang dan bahan pokok penting (bapokting) rute Samarinda–Melak (Kubar)–Long Bagun (Mahulu) dipastikan berhenti beroperasi sejak Minggu (25/1). Penghentian ini dipicu tidak terbitnya rekomendasi pembelian BBM, sehingga para pemilik kapal tidak lagi bisa membeli BBM bersubsidi untuk operasional.
Pantauan di lapangan menunjukkan belasan kapal kini bersandar di dermaga Mahakam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Selasa (27/1). Kapal-kapal tersebut memilih berhenti total sambil menunggu kejelasan rekomendasi, karena operasional tanpa BBM subsidi dinilai tidak memungkinkan.
Salah satu pemilik kapal, Yuferman, mengaku kapalnya, Nor Budi Express 5, tidak bisa beroperasi akibat rekomendasi BBM subsidi yang belum juga terbit. Ia menyebut kondisi ini membuat kapal tak bisa berangkat, bahkan untuk sekadar mudik kembali ke daerah hulu.
“Rekomendasi BBM belum keluar, jadi kami sama sekali tidak bisa beli BBM subsidi. Tanpa itu kapal tidak bisa jalan,” ujarnya.
“Bahkan kami pun yang sebelumnya berangkat Kamis (22/1) lalu, susah payah mencari BBM subsidi, harus pinjam ke pemilik kapal lain. Karena barang sudah naik ke kapal, mau tidak mau berangkat,” sambungnya.
Menurut Yuferman, selama ini para pemilik kapal sudah berupaya mengajukan permohonan rekomendasi ke Dinas Perhubungan Samarinda, termasuk berkoordinasi dengan beberapa instansi lain. Namun hingga kini, belum ada titik terang terkait mekanisme dan waktu penerbitan rekomendasi tersebut. “Kami sudah coba urus ke Dishub dan dinas-dinas terkait, tapi sampai sekarang belum ada kepastian,” jelasnya.
Ia menerangkan, dalam kondisi normal satu kapal bisa beroperasi satu hingga dua kali dalam sebulan, bahkan ada yang sampai empat kali perjalanan. Kapal-kapal tersebut mengangkut kebutuhan pokok masyarakat Mahulu yang sangat bergantung pada jalur sungai. “Barang yang kami bawa itu masyarakat hingga bapokting untuk Mahulu. Kalau kapal berhenti, pasokan juga ikut terganggu,” terangnya.
Yuferman menambahkan, hingga Selasa (27/1) masih ada dua kapal lain yang berada di wilayah Mahulu dan dijadwalkan menuju Samarinda. Namun setelah tiba, kapal-kapal tersebut juga dipastikan tidak akan berangkat kembali jika persoalan BBM belum terselesaikan.
“Kami berharap pemerintah bisa memberi keringanan agar kami tetap bisa membeli BBM subsidi, karena tanpa itu biaya operasional kapal akan membengkak dan kami tidak sanggup jalan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani