KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda masih menanti kejelasan dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas terkait rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi kapal angkutan penumpang dan barang rute Samarinda–Kutai Barat–Mahakam Ulu. Tanpa rekomendasi tersebut, pemilik kapal belum bisa membeli solar subsidi meski stok tersedia. Kondisi ini berimbas langsung pada operasional kapal dan aktivitas distribusi barang maupun penumpang.
Kepala Dishub Samarinda HMT Manalu menjelaskan, seluruh proses administrasi dan verifikasi kapal sebenarnya telah dilakukan. Ia menyebutkan, verifikasi lapangan rampung dalam beberapa hari terakhir, termasuk pengecekan kelayakan armada yang masih aktif beroperasi.
“Verifikasi sudah dilakukan, dan memang ada tiga kapal yang terdata tidak aktif. Itu yang kita hapus, sementara dokumen kapal yang aktif hari ini sudah lengkap,” ujarnya, dikonfirmasi Rabu (4/2).
Ia optimistis rekomendasi bisa segera terbit. Jika SK dari BPH Migas keluar, kapal-kapal yang telah memenuhi syarat bisa langsung melakukan pengisian BBM subsidi. “Kalau rekomendasi sudah keluar, kemungkinan kapal sudah bisa ambil bahan bakar,” singkatnya.
Terkait adanya ancaman aksi dari buruh dan pemilik kapal apabila rekomendasi belum diterbitkan, Dishub memilih jalur komunikasi. Manalu menegaskan koordinasi terus dilakukan lintas instansi. “Kami komunikasikan ke pemilik kapal dan buruh agar bersabar. Kami sudah koordinasi ke Dishub Provinsi, BPH Migas, Pertamina, dan lainnya. Stok solar itu sebenarnya ada,” jelasnya.
Dishub Samarinda juga terus berkoordinasi dengan Organisasi Angkutan Sungai Mahakam Ulu (Orgamu). Manalu menyebut, pihaknya rutin berkomunikasi dengan ketua Orgamu untuk memastikan kapal yang beroperasi benar-benar memenuhi standar.
“Dishub kota fokus pada dermaga dan keberangkatan. Ada petugas yang cek manifes, termasuk SPOG (surat persetujuan olah gerak), supaya kapal yang dapat BBM subsidi benar-benar beroperasi dan tidak disalahgunakan,” tegasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani