KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Upaya menekan banjir di Samarinda tidak hanya dilakukan lewat proyek drainase dan kolam retensi yang terlihat di lapangan. Di balik itu, pemerintah kota ternyata telah menyiapkan blueprint atau masterplan drainase sebagai panduan besar penanganan banjir secara terintegrasi.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Darmadi mengatakan dokumen master plan tersebut mencakup penanganan banjir skala makro di seluruh wilayah kota. "Master plan itu fokus pada penanganan banjir melalui integrasi sistem drainase, normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), dan pembangunan kolam retensi," ujarnya.
Ia menjelaskan, dokumen tersebut terakhir diperbarui pada 2024. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi perkembangan kota yang terus berubah, terutama akibat pembangunan dan perubahan tata guna lahan.
"Masterplan biasanya kita review setiap lima tahun. Tahun kemarin kami sudah update lagi," kata Darmadi.
Sejumlah proyek yang saat ini berjalan sebenarnya sudah mengacu pada dokumen tersebut. Di antaranya pembangunan kolam retensi Bengkuring dan kolam retensi Pampang yang masuk dalam rencana besar pengendalian banjir di Samarinda.
Selain itu, peningkatan kapasitas drainase juga dilakukan di beberapa titik utama kota. Salah satunya pembangunan saluran besar di Jalan Mayjen S Parman, tepatnya di depan rumah jabatan wali kota.
Pekerjaan serupa juga dilakukan di Jalan M Yamin. Namun, pengerjaan saluran tersebut masih bertahap dan baru mencapai kawasan depan Pengadilan Negeri Samarinda. Ke depan, saluran itu ditargetkan tersambung hingga Simpang Suwandi.
"Tujuannya untuk mengurangi limpasan banjir yang selama ini mengalir ke kawasan Jalan Pramuka," jelasnya.
Namun, Darmadi mengakui masih banyak saluran lama yang dibangun puluhan tahun lalu dan kapasitasnya sudah tidak lagi memadai. Saluran-saluran tersebut secara bertahap akan diperlebar agar mampu menampung debit air yang lebih besar.
Persoalan lain yang masih menjadi tantangan adalah pengaruh pasang Sungai Mahakam yang sering memperlambat pembuangan air dari daratan.
Untuk mengatasinya, pemkot berencana membangun pintu air dan sistem pompa di sejumlah titik yang menghubungkan drainase kota dengan Sungai Mahakam.
"Kami sudah punya DED drainase di muara Sungai Karang Mumus, termasuk rencana pintu airnya. Tapi biayanya cukup besar, jadi pengerjaannya bertahap," ungkapnya.
Dia menegaskan penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan. Selain membutuhkan anggaran besar, perubahan kondisi lahan di Samarinda juga sering lebih cepat dibanding perencanaan yang dibuat.
"Kadang master plan kalah cepat dengan perubahan lahan. Karena itu kita terus evaluasi agar rencana yang ada tetap relevan," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A