KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengebut pembersihan area kebakaran di Pasar Segiri sejak Kamis (26/3).
Langkah ini dilakukan agar lokasi yang terdampak segera bisa digunakan kembali untuk pembangunan kios sementara bagi para pedagang.
Asisten II Setkot Samarinda Marnabas turun langsung meninjau proses pembersihan di lokasi pada Jumat (27/3). Ia menegaskan pembersihan melibatkan tim gabungan dari berbagai organisasi perangkat daerah.
”Targetnya, area bekas kebakaran dapat bersih dalam waktu dua hingga tiga hari agar pembangunan kios semi permanen bisa segera dimulai,” ujarnya.
Menurut Marnabas, proses penanganan dilakukan secara paralel, di saat pembersihan berlangsung, pemkot juga sedang menyiapkan skema pembiayaan untuk pembangunan fasilitas sementara bagi pedagang.
“Tugas Disdag nanti mendata kembali pedagang secara akurat agar tidak terjadi bias di lapangan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, keberadaan Pasar Segiri sangat vital bagi distribusi bahan pangan di Samarinda bahkan beberapa daerah lain di Kalimantan Timur. Karena itu, pemulihan aktivitas perdagangan harus dilakukan secepat mungkin agar tidak memicu gangguan pasokan.
“Pasar Segiri ini pasar 24 jam yang menyuplai kebutuhan beberapa kota. Bahkan sekitar 80 persen barang di sini juga berasal dari luar daerah,” jelasnya.
Dia menerangkan, jika proses pemulihan terlalu lama, khawatir berdampak pada stabilitas harga pangan. “Kita khawatir kalau prosesnya lambat bisa berdampak pada inflasi. Maka semua OPD kita turunkan untuk berkolaborasi,” terangnya.
Bangunan yang akan dibangun nantinya bersifat semi permanen dengan konstruksi sederhana. Konsepnya berupa rangka baja ringan dengan atap dan sekat kios agar pedagang grosir tetap bisa berjualan.
“Ini bukan bangunan permanen. Semi saja, yang penting ada atap dan sekat sehingga pedagang bisa kembali berjualan,” tuturnya.
Data sementara mencatat total sekitar 142 kios serta 25 ruko di terdampak kebakaran. Pemerintah juga meminta Dinas PUPR Samarinda melakukan pemeriksaan teknis terhadap kelayakan bangunan ruko yang masih berdiri.
“Kalau secara teknis tidak layak, mau tidak mau harus dirobohkan karena menyangkut keamanan,” tegasnya. (*)
Editor : Duito Susanto