KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Sinyal berkurangnya bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) pada 2027, mulai memantik kewaspadaan. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta tidak bergantung dan mulai memperkuat kemandirian anggaran sejak dini.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menilai, wacana minimnya bantuan keuangan masih sebatas asumsi. Namun, dia menegaskan, pentingnya langkah antisipatif agar pembangunan daerah tetap berjalan.
"Kalau kita bicara sesuai data dan fakta, sampai hari ini belum ada keputusan angka nol itu. Masih sebatas wacana. Tapi kita tetap harus bersiap," ujarnya.
Baca Juga: Genjot Kunjungan Wisata, Disdikbud Paser Bakal Pusatkan Kegiatan Budaya di Museum Sadurengas
Menurutnya, kondisi itu menjadi momentum bagi Samarinda untuk berbenah. Terutama dalam dua hal krusial, yakni optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pengetatan belanja anggaran.
"Pertama, bagaimana menggali PAD semaksimal mungkin. Kedua, efisiensi penggunaan anggaran sesuai peruntukannya. Dengan dua langkah itu, bisa mulai berdiri di atas kaki sendiri," tegasnya.
Dia mengakui, hingga saat ini struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dari total APBD yang mencapai sekitar Rp 5,8 triliun pada tahun sebelumnya, lebih separuhnya bersumber dari dana transfer seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Baca Juga: Jadwal Haji Kaltim 2026, Kloter Pertama Masuk Embarkasi Balikpapan 26 April
"Artinya di 2026 pun kita masih bergantung pada pusat. Itu realita yang harus dihadapi," tegas Deni.
Namun, dirinya optimistis hubungan antara pemerintah kota dan provinsi tetap terjaga. Dia juga menilai keberadaan anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda di tingkat provinsi akan turut memperjuangkan kepentingan daerah.
"Saya kira sinergitas tetap terbangun. Apalagi ada anggota dewan dari dapil Samarinda, pasti mereka juga ingin membantu daerahnya," ucapnya.
Terkait kabar pemangkasan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD akibat efisiensi anggaran, Deni memastikan hingga saat ini proses pengusulan program tetap berjalan.
"Selama ini kami tetap menyerap aspirasi masyarakat dan mengusulkan kegiatan. Artinya, kalau ada usulan, tentu ada kegiatan yang diperjuangkan. Kami tidak mendahului, tapi tetap optimistis," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A