KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Upaya Pemerintah Kota Samarinda membenahi sektor pendidikan tak bisa dilakukan sekaligus. Di tengah keterbatasan anggaran dan persoalan legalitas lahan, puluhan sekolah kini masuk daftar prioritas revitalisasi, mulai tingkat PAUD hingga SMP.
Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Disdikbud Samarinda, Muhammad Syafei, setelah kunjungan lapangan bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4).
Baca Juga: Imbas Pembangunan Sekolah yang Belum Tuntas, Siswa SD 010 Palaran Terpaksa Belajar Bergantian
Penentuan sekolah yang direhabilitasi atau dibangun ulang tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai kebutuhan wilayah, kondisi bangunan, hingga tingkat kerawanan bencana. "Skala prioritas itu banyak aspeknya. Dilihat kebutuhan wilayah, termasuk kerawanan. Contohnya di SMP 27 dan SMP 24 yang memang rawan banjir," ujarnya.
Namun, di sisi lainnya, pemerintah juga dihadapkan pada kondisi efisiensi anggaran yang tengah berjalan. Hal itu membuat proses revitalisasi harus dilakukan secara bertahap.
Selain itu, persoalan legalitas lahan juga menjadi kendala tersendiri, khususnya di tingkat sekolah dasar. Syafei menegaskan, pembangunan tidak bisa dilakukan jika status lahan belum jelas. "Ada beberapa SD yang terkendala legalitas lahan. Itu tidak bisa langsung kami bangun. Harus dipastikan dulu administrasinya, karena menyangkut kepentingan masyarakat," jelasnya.
Secara keseluruhan, Disdikbud Samarinda telah memetakan sejumlah kebutuhan pembangunan. Untuk tingkat TK/PAUD, ditargetkan ada pembangunan sekitar tiga hingga empat unit baru. Sementara di tingkat SD, terdapat sekitar 12 sekolah yang masih berbahan kayu atau berada di kawasan rawan bencana.
Baca Juga: Kejurnas Taekwondo 2026 Samarinda Jadi Kawah Candradimuka Atlet Muda Kaltim
Di tingkat SMP, terdapat empat sekolah yang menjadi perhatian, terutama karena mengalami kelebihan kapasitas hingga harus menerapkan sistem pembelajaran bergilir (double shift), serta berada di wilayah rawan. "Artinya itu sudah kami sampaikan. Tinggal menunggu dukungan, apakah APBD atau bantuan keuangan," terangnya.
Syafei mencontohkan, kondisi SMP 5 Samarinda yang selama hampir 15 tahun tidak tersentuh revitalisasi. Kini, sekolah tersebut telah selesai dibangun dan kembali digunakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana pendidikan.
Untuk program rehabilitasi yang sudah berjalan, dia menyebut jumlahnya cukup banyak. Sumber pendanaannya beragam, mulai anggaran daerah, pemerintah pusat, hingga bantuan keuangan. (*)
Editor : Dwi Restu A