SAMARINDA-Kebijakan pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap Jumat di lingkungan Pemkot Samarinda, kembali dicek Wali Kota Samarinda Andi Harun. Evaluasi ini dilakukan pada pekan kedua sejak sistem pemantauan berbasis dashboard mulai digunakan yakni dashboard-wfh.samarindakota.id. Secara umum, pelaksanaan WFH dinilai berjalan baik dengan tingkat kepatuhan aparatur mencapai 94,5 persen.
Andi Harun menjelaskan, dashboard monitoring digunakan untuk mengukur dampak WFH, mulai dari penghematan bahan bakar, listrik, penurunan emisi, hingga perubahan perilaku kerja ASN melalui platform digital. Selain bekerja dari rumah, pegawai juga diwajibkan mengirim laporan harian sebagai indikator aktivitas kerja.
“Dari seluruh perjalanan sejak kita menerapkan dashboard monitoring terhadap dampak WFH, mulai dari penghematan BBM, listrik, pengurangan emisi hingga perubahan perilaku kerja pegawai, evaluasi minggu kedua ini menunjukkan persentase yang tinggi sudah sesuai dengan target dan harapan,” ujarnya, Jumat (24/4).
Meski demikian, masih ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi perhatian karena tingkat kepatuhannya belum maksimal. Salah satunya adalah Dinas Perikanan yang datanya masih perlu diverifikasi, apakah karena kesalahan teknis atau faktor lain.
Selain itu, pada pemantauan sekitar pukul 12.00 Wita terdapat satu-dua OPD dengan tingkat kepatuhan sekitar 50-58 persen. Artinya, masih ada sekitar 42 persen pegawai yang belum tercatat menjalankan WFH sesuai sistem.
“Nanti dicek lagi apakah mereka tetap datang ke kantor atau sebenarnya bekerja dari rumah tetapi belum tercatat di sistem. Kami minta Asisten III bersama BKPSDM dan bagian organisasi akan memeriksa langsung ke pimpinan OPD,” jelasnya.
Menurut Andi Harun, hasil dua pekan evaluasi menunjukkan sosialisasi kebijakan WFH berjalan cukup baik. Ia bahkan sempat menguji langsung dengan menghubungi beberapa ASN secara acak. “Saya telepon ASN dari Diskominfo dan Dinas Perikanan, panggilan pertama langsung diangkat. Artinya mereka sudah paham aturan bahwa panggilan tidak boleh sampai tiga kali,” terangnya.
Ia menambahkan, kebijakan WFH ini juga memberi dampak penghematan cukup signifikan. Dalam satu hari pelaksanaan WFH, konsumsi BBM di lingkungan pemkot tercatat berkurang sekitar 1.178,8 liter, sedangkan penghematan listrik dan air di perkantoran senilai Rp 18.175.433, bersumber dari penghematan BBM Rp 13.586.603, listrik Rp 4.238.205, dan air Rp 350.625.
“Yang paling penting, kita bisa memastikan kinerja tidak berubah walaupun bekerja dari rumah karena aktivitas dan laporan harian mereka tetap terdeteksi,” tutupnya. (*)
Editor : Ismet Rifani