KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Dunia pendidikan di Samarinda tengah menghadapi beragam tantangan menjelang tahun ajaran baru. Mulai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), polemik kegiatan perpisahan sekolah, hingga persoalan klasik kekurangan tenaga pendidik, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera tuntas.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Ibnu Araby menyebutkan, dalam waktu dekat fokus utama Disdikbud adalah pelaksanaan SPMB yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga Mei hingga awal Juni 2026.
Baca Juga: eren! Tiga Tokoh PPU Borong Penghargaan Gender Champion Kaltim, Ini Sosoknya
"SPMB menjadi prioritas kami dalam waktu dekat. Kami sudah membentuk satgas dan terus mematangkan persiapan, termasuk sosialisasi hingga tingkat kecamatan," ujarnya usai hearing bersama Komisi IV DPRD Samarinda, Selasa (5/5).
Tahun ini sistem penerimaan siswa baru tetap dilakukan secara digital melalui aplikasi. Orang tua dapat mendaftarkan anaknya secara daring dari rumah, dengan catatan seluruh dokumen telah lengkap.
Namun, Disdikbud tetap menyiapkan skema khusus bagi sekolah di wilayah pinggiran yang memiliki keterbatasan akses internet. Nantinya, pihak sekolah akan membantu proses upload dokumen ke sistem. "Untuk daerah yang terkendala jaringan, akan ada pendampingan tim sekolah," jelasnya.
Baca Juga: Tarif Air Berpotensi Naik, Perumda AMDT PPU Yakin Warga Masih Mampu Bayar
Di sisi lain, Ibnu juga menyoroti polemik kegiatan perpisahan sekolah yang belakangan ramai diperbincangkan. Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak dilarang, namun harus dilaksanakan secara sederhana dan tidak membebani orang tua siswa. "Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun, baik melalui komite, paguyuban, maupun cara lainnya," tegasnya.
Terkait anggaran, dia mengakui adanya dampak efisiensi yang membuat kegiatan fisik mengalami pengurangan volume. Namun, perbaikan sekolah tetap difokuskan pada kebutuhan prioritas, seperti bangunan terdampak banjir, atap bocor, hingga perbaikan fasilitas belajar.
Baca Juga: Promo Kamar “Shocking Rate” Stay 4 Day 3 Night, Pilihan Tepat Nikmati Long Weekend di Samarinda
"Itu didahulukan, yang benar-benar prioritas. Misalnya sekolah yang rusak atau fasilitasnya sudah tidak layak," katanya.
Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah kekurangan tenaga guru. Hingga akhir 2026, Samarinda diperkirakan masih kekurangan sekitar 706 guru. Kondisi itu terutama berdampak pada kebutuhan guru kelas di tingkat sekolah dasar, atau yang harus mendampingi siswa dalam waktu penuh.
"Kalau guru kelas tidak ada, siswa di kelas itu tidak punya pendamping. Itu yang terus kami antisipasi," ungkapnya.
Disdikbud berharap ke depan ada kebijakan yang lebih fleksibel terkait pengangkatan guru, mengingat kebutuhan di lapangan terus meningkat. "Harapan kami tentu jumlah guru bisa terpenuhi. Tapi ini juga tergantung regulasi dari pemerintah pusat," pungkasnya.
Editor : Dwi Restu A