KALTIMPOST.ID-Ketersediaan sekolah menengah pertama (SMP) di Kecamatan Samarinda Ilir dinilai belum ideal.
Saat ini, kawasan tersebut hanya memiliki dua SMP negeri, padahal jumlah itu dianggap belum mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah padat penduduk tersebut.
Camat Samarinda Ilir La Uje mengungkapkan, upaya pencarian lahan untuk pembangunan sekolah baru sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir.
Salah satu lokasi yang dibidik berada di kawasan Jalan Damai dan telah masuk tahap komunikasi dengan sejumlah pemilik lahan. “Kami sudah cari lahan sejak 2024 ya,” ucapnya, Minggu (10/5).
Menurutnya, sebagian besar pemilik tanah sebenarnya sudah menyatakan kesediaan menjual lahan kepada pemerintah.
Bahkan, harga yang ditawarkan disebut masih sesuai dengan standar kemampuan pemerintah daerah.
“Lahannya itu sudah lebih dari satu hektare dan pemiliknya sebetulnya setuju dijual. Kendalanya tinggal akses masuk yang masih terhalang lahan milik warga lain,” ujarnya.
Selain lokasi tersebut, pihak kecamatan juga masih menjajaki komunikasi dengan pemilik lahan lain di kawasan Jalan Damai.
Opsi yang dibuka antara lain skema tukar guling maupun pembelian langsung apabila memungkinkan secara anggaran.
“Kami terus komunikasi, siapa tahu ada solusi terbaik. Kalau bisa tukar guling atau dijual dengan harga yang memungkinkan, tentu akan sangat membantu,” terangnya.
La Uje menyebut, kebutuhan sekolah baru di Samarinda Ilir mendesak, karena jumlah SMP yang ada hanya dua, idealnya 3-4 sekolah, jika memang mau mengacu prinsip domisi untuk mendekatkan tempat tinggal, ke sekolah. Karena sebagian besar wilayah lain sudah padat dan sulit tersedia lahan kosong.
Bahkan, bila lahan berhasil didapatkan, pemerintah provinsi disebut siap membantu pembangunan, terutama untuk jenjang SMA yang menjadi kewenangan provinsi.
“Waktu itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim menyampaikan, kalau ada lahan mereka siap membangunkan. Artinya selain bangun SMP oleh pemerintah kota juga akan membangun SMA oleh pemerintah provinsi,” tambahnya.
Meski tantangan efisiensi anggaran masih membayangi, pendekatan dengan pemilik lahan disebut terus dilakukan.
“Tetap kami komunikasikan, siapa tahu ke depan kondisi keuangan membaik dan pemerintah bisa berbuat lebih banyak,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.