SAMARINDA -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda mulai memetakan potensi kekurangan tenaga pengajar yang diproyeksikan mencapai 706 guru hingga akhir 2026.
Langkah pemetaan tersebut mengantisipasi gangguan proses belajar-mengajar, terutama di tingkat sekolah dasar yang dinilai paling rentan. Penyusutan jumlah guru diperkirakan terjadi bertahap seiring banyaknya pendidik memasuki masa pensiun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda Ibnu Araby mengatakan pemetaan kini dilakukan di seluruh satuan pendidikan. Data tersebut menjadi dasar menentukan kebutuhan riil guru sekaligus bahan pengusulan formasi baru ke pemerintah pusat.
“Dalam satu bulan saja bisa ada satu atau dua guru yang pensiun atau berhalangan tetap. Jadi memang harus terus dipetakan supaya tidak terjadi kekosongan,” ujarnya, Jumat (15/5).
Menurut Ibnu, kebutuhan paling mendesak saat ini bukan hanya guru mata pelajaran, melainkan guru kelas di sekolah dasar. Posisi tersebut dinilai krusial karena bertugas mendampingi siswa secara menyeluruh dalam aktivitas belajar harian.
“Kalau guru kelas tidak ada, otomatis satu kelas kehilangan pendamping utama. Ini berbeda dengan guru bidang studi yang masih bisa disiasati pengaturannya,” jelasnya.
Untuk sementara, sejumlah sekolah masih ditopang tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, distribusi guru tetap menjadi pekerjaan rumah karena kebutuhan antar sekolah belum merata.
Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan pengajar juga terkendala aturan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kewenangan pusat serta kemampuan anggaran daerah. Karena itu, Disdikbud berharap ada ruang kebijakan lebih fleksibel untuk mengisi kekosongan guru secara lebih cepat. “Kami berharap kebutuhan guru di daerah bisa lebih cepat dipenuhi,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani