KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Di banyak aturan, ruang bagi perempuan sudah disetarakan dengan laki-laki. Namun realitas di lapangan, dari ruang politik hingga ruang publik, semuanya belum benar-benar ramah untuk perempuan.
Keresahan itu diangkat dalam sebuah sekolah politik perempuan dan diseminasi publik bertajuk "Dari Suara Perempuan menuju Kebijakan Inklusif", Minggu, 24 Mei 2026.
Forum yang digelar di Nutrihub, Jalan Juanda 4, Samarinda itu diinisiasi Voice of Democracy Indonesia (VODEM.ID) bersama Tumbuk Movement. Mereka mengundang legislator, pemerintah daerah, hingga pegiat isu gender dan perlindungan perempuan untuk mendiskusikan tentang keterwakilan perempuan di politik, budaya patriarki, hingga kerentanan perempuan terhadap kekerasan.
Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan meski secara regulasi kesetaraan sudah digaungkan. Tapi dalam praktiknya masih banyak perempuan yang dihadapkan pada banyaknya hambatan untuk benar-benar bisa berdiri setara dengan laki-laki. “Undang-undang kita sudah ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tetapi implementasinya apakah seperti itu? Kan tidak,” katanya.
Kuota 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik pun dinilainya belum sepenuhnya dijalankan sungguh-sungguh. Perempuan, lanjut legislator dari Partai Demokrat itu, bukan hanya soal jumlah kursi. Tapi juga soal modal dan dominasi laki-laki di dunia politik.
“Kuota 30 persen perempuan dalam pencalegan itu juga saya masih setengah hati. Karena nanti kita bicara anggaran, kita bicara kemampuan perempuan,” katanya. Dia mengaku merasakan sendiri bagaimana beratnya persaingan dalam sistem politik yang belum sepenuhnya setara.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda mencoba menunjukkan jika ruang birokrasi mulai lebih terbuka bagi perempuan. Kepala Kesbangpol Samarinda, Yoshua Laden mencontohkan sejumlah posisi strategis kini ditempati perempuan, termasuk jabatan Sekretaris Kota Samarinda.
“Kalau di Kota Samarinda istilah harus laki-laki semua enggak. Justru banyak yang perempuannya mendapatkan jabatan,” jelasnya. Meski begitu, Yoshua mengingatkan, kebijakan publik tetap harus dibangun di atas data dan aturan. Bukan semata-mata karena dorongan emosional. “Kalau di pemerintahan itu tidak boleh berdasarkan perasaan. Tetap harus berdasarkan basis data dan peraturan yang ada,” katanya.
Sementara itu, fasilitator Pengarusutamaan Gender Samarinda, Nanang Supratman menilai budaya patriarki yang selama ini dianggap lumrah justru menjadi akar dari banyak ketimpangan. Dalam kultur patriarkis, perempuan kerap dibatasi ruang geraknya.
Dan di saat yang sama, laki-laki juga dibebani tuntutan untuk selalu kuat dan menjadi pencari nafkah tunggal. “Sekarang patriarki jadi negatif karena membatasi potensi perempuan. Bahkan menjadi beban bagi laki-laki karena harus selalu kuat dan menjadi pencari nafkah tunggal,” ujarnya.
Pola pikir seperti itu pada akhirnya melahirkan ketidakadilan hingga kekerasan di ruang domestik maupun sosial. “Patriarki akhirnya menjadi sumber dari segala permasalahan, ketimpangan dan ketidakadilan terkait peran laki-laki dan perempuan,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Tim Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Dardanella Y. Sartika. Perubahan zaman perlahan mulai menggeser posisi perempuan dalam rumah tangga maupun kehidupan sosial. “Perempuan sekarang banyak yang bekerja. Suaranya juga diperhitungkan dalam kehidupan rumah tangga,” katanya.
Menurutnya, relasi yang lebih setara di dalam keluarga menjadi salah satu jalan untuk mengikis budaya patriarki yang selama ini mengakar kuat. “Budaya patriarki itu bisa terkalahkan dengan semakin majunya perkembangan zaman,” ujarnya.
Melalui diskusi terpumpun ini, VODEM.ID berharap kesetaraan bukan lagi sekadar jargon. Tapi juga bisa menjadi kebijakan inklusif bagi perempuan di semua ruang. (riz)
Editor : Muhammad Rizki