KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax yang kini menyentuh Rp16.650 per liter mulai memunculkan kekhawatiran terhadap dampak berantai di sektor ekonomi. Lonjakan harga tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat hingga memicu kenaikan biaya produksi dan distribusi barang.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi menegaskan bahwa, bahan bakar merupakan komponen penting dalam struktur biaya ekonomi, bahkan bisa mencapai sekitar 30 persen dalam proses produksi.
"Pasti akan merembet ke hal-hal lain. Karena bahan bakar itu dalam komponen produksi bisa sampai 30 persen. Otomatis kalau BBM naik, biaya produksi naik, transportasi dan distribusi juga naik. Dampaknya harga barang ikut naik," ujarnya, Senin (22/6).
Kondisi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh langsung terhadap masyarakat, terutama pada kemampuan daya beli. Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak. "Yang mampu masih bisa beli, tapi yang tidak mampu akan kesulitan. Ini efek berantai yang sangat cepat terjadi," tambahnya.
Iswandi juga mengingatkan pemerintah agar segera menyiapkan langkah kebijakan yang mampu meredam dampak kenaikan BBM tersebut, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. "Kalau dalam 1-2 bulan tidak ada kebijakan pemerintah yang menggantikan entah dalam bentuk subsidi atau bantuan lain, khususnya untuk ekonomi menengah ke bawah, ini bisa berbahaya," tegasnya.
Terkait kurangnya ketersediaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU, Iswandi mengakui kondisi tersebut bukan hal baru. Menurutnya, keterbatasan stok berkaitan dengan kebijakan kuota yang telah ditetapkan untuk setiap daerah dalam satu tahun anggaran.
"Dari kemarin-kemarin juga sudah sulit. Karena ada kebijakan kuota tiap daerah. Itu ditetapkan setahun. Jadi Kalimantan Timur juga punya jatah. Kalau habis sekarang, nanti di akhir tahun bisa tidak tersedia, Pertamina pasti akan mengatur itu," pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani