KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2026 yang berlangsung mulai 17 Juni hingga 17 Juli 2026.
Survei tersebut merupakan program nasional yang bertujuan mengukur tingkat keharmonisan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis data.
Kepala Kesbangpol Samarinda Yosua Laden menjelaskan, pengukuran IHaI berlaku secara nasional dan dilaksanakan dengan metode self survey. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Kesbangpol menyebarluaskan informasi survei kepada berbagai elemen masyarakat.
Mulai organisasi kemasyarakatan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi keagamaan, perangkat daerah, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Baca Juga: Gejolak Global Belum Mereda, BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Mentok di Angka 3 Persen
“Sosialisasi juga menyasar ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta Tim Penggerak PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan,” ujarnya Selasa (23/6).
Dia menyebut, partisipasi masyarakat sangat penting karena hasil survei ini akan memberikan gambaran kondisi keharmonisan kehidupan masyarakat yang ada di daerah, termasuk di Samarinda.
Bahwa IHaI mengukur empat dimensi utama yang menjadi indikator keharmonisan masyarakat, yakni ekonomi dengan bobot 30 persen, sosial 23 persen, budaya 22 persen, dan keberagaman 25 persen.
“Hasil survei nantinya akan menjadi salah satu acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan strategi nasional di berbagai sektor,” sebutnya.
Baca Juga: Rebutan Lahan Parkir di Samarinda, Mantan Napi Ini Tembak Tetangga Pakai Senapan Angin
Dia berharap masyarakat dapat berperan aktif dengan mengisi survei secara objektif dan jujur. Menurutnya, keterlibatan warga tidak hanya membantu pemerintah memperoleh data yang akurat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang rukun, inklusif, dan berdaya saing.
“Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin baik pula kualitas data yang dihasilkan untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan kebangsaan,” pungkasnya.
Sebagai informasi survey ini merupakan program kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta menindaklanjuti kebijakan penajaman dan realokasi anggaran Tahun 2026. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo