SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkirakan ruang fiskal pada 2027 tidak mengalami banyak perubahan dibanding tahun ini. Dengan proyeksi APBD yang tetap berada di kisaran Rp3,1 triliun, pemerintah memilih memperketat belanja serta mengubah pola pengelolaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, peluang kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memang terbuka. Namun, tambahan anggaran tersebut harus dibagi kepada 514 kabupaten dan kota di Indonesia sehingga tidak otomatis meningkatkan kapasitas fiskal Samarinda secara signifikan.
"Ruang fiskal tahun ini dan tahun depan terbatas. Makanya pemerintah harus adaptif. Salah satunya dengan efisiensi sebagai langkah mitigasi," ujarnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Pemkot Samarinda Dukung Pemindahan Lampu Stadion Palaran ke Segiri, Minta Kajian Teknis
Menurut Andi Harun, kebijakan efisiensi bukan berarti menghentikan belanja pemerintah, melainkan memangkas pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menilai masih terdapat pemborosan dalam belanja operasional, terutama pada pos perjalanan dinas dan konsumsi kegiatan.
"Kami sudah periksa, pemerintah kota sendiri masih boros. Kalau pengeluaran seperti itu terus dipertahankan sementara kemampuan keuangan menurun, itu namanya tidak masuk akal," tegasnya.
Ia juga mengutip pernyataan ilmuwan Albert Einstein yang berbunyi, "Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results." Menurutnya, perubahan kondisi keuangan harus diikuti dengan perubahan pola belanja pemerintah.
Andi Harun mengungkapkan, belanja makan dan minum kegiatan pemerintah pada tahun lalu mencapai lebih dari Rp90 miliar. Padahal, anggaran tersebut bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat sehingga penggunaannya harus benar-benar dipertanggungjawabkan.
"Kalau masyarakat tahu pajak mereka habis untuk perjalanan dinas dan makan minum yang berlebihan, tentu kepercayaan bisa menurun," katanya.
Karena itu, Pemkot Samarinda berkomitmen mengarahkan anggaran yang tersedia pada program pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, perubahan pola pengelolaan keuangan menjadi langkah yang tidak bisa ditunda di tengah keterbatasan ruang fiskal.
"Karena itu sekarang pemerintah harus berubah total. Kalau situasi berubah tetapi kita tidak ikut berubah, tinggal menunggu shutdown," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan