KALTIMPOST.ID,SAMARINDA–DPRD Kota Samarinda meluncurkan terobosan baru demi mengatasi krisis tenaga pendidik yang kian mengkhawatirkan. Skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) diusulkan sebagai metode resmi rekrutmen guru untuk menambal kekurangan yang kini telah menembus angka 500 orang di Kota Tepian.
Langkah ini menjadi opsi mutakhir yang dinilai paling realistis, mengingat aturan pusat saat ini sudah melarang pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN baru.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohamad Novan Syahronny Pasie, membeberkan bahwa per hari ini kekurangan guru untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah di tahap yang mendesak untuk diintervensi.
"Totalnya per hari ini sudah 500 sekian guru, baik untuk tingkat SD maupun SMP," ungkap Novan kepada media ini, Senin (6/7).
Melihat kondisi tersebut, Komisi IV menginisiasi agar kebutuhan ratusan guru ini dialihkan ke skema kontrak PJLP, yang nantinya akan dibiayai langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
"Kita mau rekrutmen non-ASN kan sudah tidak bisa. Salah satu metode yang memungkinkan hanya metode PJLP ini," jelasnya.
Baca Juga: Teriakan “Siuuu” Selamatkan Harapan, Ronaldo Kirim Hadiah untuk Korban Gempa
Guru Lepas Tak Boleh Digaji di Bawah Rp 1 Juta
Selain untuk memenuhi kuota pengajar di kelas, poin paling krusial dari usulan teranyar DPRD Samarinda ini adalah peningkatan kesejahteraan guru lepas. Novan menyoroti nasib para guru lepas yang selama ini hanya bergantung pada insentif dana BOSDA maupun BOSNAS dengan nominal yang jauh dari kata layak.
"Jangan sampai pendapatan mereka cuma di bawah Rp 1 juta per bulan. Kasihan mereka," tegas politisi tersebut.
Baca Juga: Inflasi Kaltim Naik Jadi 3,31 Persen, Samarinda Catat Rekor Tertinggi Dipicu Ramadan dan Harga Emas
Melalui legalitas kontrak PJLP, para guru diproyeksikan akan menerima standar penghasilan yang lebih manusiawi dan terstruktur dari pemerintah kota.
Sebagai langkah konkret, usulan rekrutmen skema PJLP ini akan segera dibawa ke meja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda untuk dimasukkan dalam pembahasan penyusunan APBD mendatang.
Baca Juga: 2 Syarat Utama PPPK Paruh Waktu Bisa Naik Jadi Penuh Waktu sesuai PermenPAN RB No 9 Tahun 2026
"Melalui metode PJLP, mudah-mudahan secara kebutuhan guru bisa terpenuhi dan secara pendapatan juga lebih layak daripada melalui metode guru lepas," kata Novan.(*)
Editor : Thomas Priyandoko