SAMARINDA-Menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 14 Juli, Pemerintah Kota Samarinda tak hanya mengejar penyelesaian fisik Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Palaran, tetapi juga menghimpun berbagai masukan agar fasilitas tersebut aman saat mulai beroperasi. Salah satu sorotan datang dari Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda yang mengingatkan pentingnya mengantisipasi potensi persoalan lingkungan di kawasan sekolah.
Ketua TWAP Samarinda Syaparudin mengatakan, progres pembangunan telah mencapai sekitar 84,3 persen per Juli 2026. Menurutnya, pekerjaan kini difokuskan pada fasilitas prioritas yang akan digunakan saat penerimaan peserta didik baru menghadapi MPLS.
"Prioritas sekarang adalah memastikan seluruh fasilitas untuk MPLS siap digunakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan," ujarnya, dikonfirmasi usai mendampingi Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri saat meninjau proyek, Rabu (8/7).
Syaparuddin menilai aspek lingkungan tidak boleh diabaikan. Kawasan sekolah yang berada di cekungan dan dikelilingi perbukitan dinilai memiliki potensi limpasan air saat hujan sehingga sistem drainase harus dipastikan berfungsi optimal.
"Tadi juga disampaikan Pak Wakil Wali Kota, elevasi kawasan ini perlu menjadi perhatian. Air dari perbukitan akan mengarah ke titik yang lebih rendah sehingga harus diantisipasi agar tidak memunculkan genangan atau banjir setelah sekolah beroperasi," jelasnya.
Dia menyampaikan, berbagai catatan teknis dari pemkot telah disampaikan kepada pelaksana proyek untuk segera ditindaklanjuti sebelum bangunan difungsikan. “Sudah kami sampaikan agar dapat diperhatikan,” singkatnya.
Syaparuddin menambahkan, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Program tersebut diprioritaskan bagi keluarga miskin kategori desil 1 dan desil 2, serta dapat diperluas kepada kelompok rentan lain seperti anak yatim piatu apabila masih tersedia kuota.
”Kami bersyukur program Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto hadiri di Samarinda, Kaltim, terlebih sasarannya adalah memberikan pendidikan yang layak bagi warga yang membutuhkan khususnya warga kurang mampu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan laporan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda, kuota tahun ajaran 2026/2027 telah terpenuhi sebanyak 270 siswa yang terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 SMP, dan 90 SMA. (*)
Editor : Ismet Rifani