KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Stigma sekolah favorit masih menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan di Samarinda. Di tengah penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), masih ada sejumlah sekolah negeri yang minim peminat.
DPRD Kota Samarinda menilai kondisi tersebut tidak semata dipengaruhi kualitas pembelajaran, tetapi juga belum meratanya fasilitas pendidikan di setiap sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, secara kurikulum seluruh sekolah negeri memiliki standar yang sama karena mengacu pada ketentuan nasional.
Namun, perbedaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah.
"Kalau bicara pemerataan pendidikan, sebenarnya kurikulumnya sama. Yang membedakan adalah fasilitas yang dimiliki masing-masing sekolah. Ada sekolah yang punya lapangan olahraga, ada yang belum. Begitu juga laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya," ujarnya, Rabu (15/7).
Kondisi tersebut secara perlahan membentuk pola pikir sebagian orang tua yang masih menganggap ada sekolah dengan "grade" atau kelas tertentu. Akibatnya, setiap pelaksanaan SPMB masih terdapat sekolah yang menjadi tujuan utama, sementara sekolah lain kekurangan peminat.
Novan menjelaskan, pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan fasilitas pendidikan. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu karena harus disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Ekspor Balikpapan Anjlok 20,84 Persen, Nilainya Susut hingga USD 118 Juta dalam Sebulan
"Samarinda memiliki 164 SD dan 50 SMP negeri. Dengan kemampuan APBD yang ada, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap. Itu yang menjadi tantangan kita bersama," jelasnya.
Selain pembenahan fasilitas, Komisi IV juga menekankan pentingnya menjaga kualitas tenaga pendidik. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada bangunan sekolah, tetapi juga profesionalisme guru dalam memberikan pembelajaran.
Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan oknum guru yang dinilai kurang disiplin atau tidak menjalankan tugas dengan baik.
"Setiap sekolah memiliki pengawas. Kalau ada laporan terkait kedisiplinan guru atau kualitas pembelajaran, harus segera disampaikan supaya Dinas Pendidikan bisa menindaklanjuti. Jangan sampai fasilitas belum merata, kualitas mengajarnya juga ikut menurun," tegasnya.
Novan memastikan Komisi IV DPRD akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri agar tidak lagi muncul kesenjangan maupun stigma sekolah favorit di Kota Samarinda. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo