KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Antrean kendaraan yang terus mengular di sejumlah SPBU Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Selain mengganggu arus lalu lintas, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan perlambatan aktivitas ekonomi. DPRD Kota Samarinda pun mendesak PT Pertamina mengambil langkah tegas untuk menertibkan penyalahgunaan BBM subsidi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, aturan mengenai distribusi BBM sebenarnya sudah jelas diatur dalam ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penjualan BBM di luar depo resmi Pertamina tidak diperbolehkan sehingga pengawasan menjadi kewenangan Pertamina bersama pemerintah daerah.
"Aturannya sudah jelas. Penjualan BBM di luar depo resmi Pertamina tidak diperbolehkan. Tinggal bagaimana langkah Pertamina menggandeng pemerintah daerah untuk menegakkan aturan tersebut," ujarnya, Selasa (21/7). Menurut Novan, tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi salah satu penyebab meningkatnya antrean di SPBU.
Banyak pengguna Pertamax beralih ke Pertalite sehingga kuota BBM subsidi yang tidak bertambah harus melayani jumlah konsumen yang semakin besar. "Selisih harga Pertamax dengan Pertalite cukup jauh, sekitar Rp6 ribuan per liter. Akibatnya banyak masyarakat yang beralih menggunakan Pertalite, sementara kuota subsidi tidak pernah bertambah," jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah hanya berperan menjaga ketertiban agar antrean tidak menimbulkan kericuhan. Sementara pengaturan distribusi BBM tetap menjadi kewenangan Pertamina. Karena itu, Novan meminta Pertamina segera duduk bersama pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat agar persoalan antrean tidak terus berlarut.
"Dampaknya sudah luas, mulai dari kemacetan hingga perlambatan aktivitas ekonomi. Kami berharap Pertamina segera mengambil sikap bersama pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini, khususnya di Kota Samarinda," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki