SAMARINDA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan supervisi ke Kota Samarinda untuk mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS. Kota Tepian menjadi satu dari empat kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokus analisis kualitatif Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berkat tingginya capaian layanan, meski masih dihadapkan pada tantangan meningkatnya kasus HIV.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda, dr Ismed Kusasih, mengatakan kunjungan tim Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes difokuskan untuk menilai implementasi SPM ke-12, yakni pelayanan HIV/AIDS.
Menurutnya, capaian SPM pelayanan HIV di Samarinda pada 2025 mencapai 99,8 persen atau hampir memenuhi target nasional.
"Mereka datang karena melihat bagaimana Samarinda mampu mencapai SPM yang sangat baik meskipun anggaran yang tersedia relatif terbatas," ujarnya, Selasa (21/7).
Ismed menjelaskan, salah satu indikator utama yang dinilai adalah capaian skrining HIV. Dari target sekitar 59 ribu orang pada 2025, Dinkes Samarinda berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 99,2 persen sasaran.
Baca Juga: Teras Samarinda Tahap II Ditarget Buka September 2026, Pemkot Siapkan Skema Pengelola
Sementara hingga Mei 2026, capaian skrining telah mencapai sekitar 45 persen dan dinilai masih sesuai dengan target yang ditetapkan.
"Semakin banyak masyarakat yang diskrining, semakin cepat kasus ditemukan dan diobati sehingga risiko kematian dapat ditekan," katanya.
Meski capaian pelayanan tinggi, Samarinda masih menghadapi tantangan dalam pengendalian HIV. Berdasarkan data Dinkes, hingga Juni 2026 terdapat 4.427 kasus HIV secara kumulatif. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.494 orang menjalani terapi antiretroviral (ARV).
Sepanjang 2025 ditemukan 492 kasus baru, dengan kelompok laki-laki seks dengan laki-laki (LSL) menyumbang sekitar 30 persen dari total kasus.
Sementara hingga Juni 2026, telah teridentifikasi 184 kasus baru. Proporsi penularan pada kelompok LSL meningkat menjadi sekitar 41 persen, disusul populasi umum, pekerja seks, pasangan berisiko, orang dengan HIV, dan pasien tuberkulosis.
Ismed menilai tantangan terbesar dalam pengendalian HIV bukan hanya menemukan kasus, tetapi juga menghapus stigma yang masih melekat di masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah telah menyediakan layanan skrining dan pengobatan HIV secara gratis di puskesmas, rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan mitra dengan jaminan kerahasiaan identitas pasien.
"Jangan jauhi orangnya, tetapi jauhi penyakitnya. Semakin cepat diperiksa dan diobati, peluang hidup sehat akan semakin besar," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan