KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Polemik padamnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jembatan Achmad Amins atau Mahkota II terus bergulir. Menanggapi pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang menyebut tidak tersedia anggaran untuk perawatan LPJU di jembatan tersebut, DPRD Kota Samarinda menegaskan persoalan yang terjadi bukan disebabkan ketiadaan anggaran pemeliharaan, melainkan karena aset berupa kabel penerangan hilang akibat pencurian.
Baca Juga: Sepi Pembeli, Disdag Balikpapan Cari Solusi Hidupkan Pasar Rakyat Karang Joang
Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengatakan, kondisi padamnya LPJU berbeda dengan pekerjaan pemeliharaan rutin. Menurutnya, kabel yang dicuri harus diganti melalui mekanisme penganggaran karena termasuk pengadaan barang baru.
"Seperti yang sudah disampaikan Pak Wali Kota, kabel di Jembatan Achmad Amins itu hilang karena dicuri. Jadi ini bukan sekadar pemeliharaan. Barangnya hilang sehingga harus diajukan dulu melalui pembahasan APBD," ujarnya, Kamis (23/7).
Baca Juga: IKM RSUD Kudungga Tembus 95,34, Waktu Tunggu Pelayanan Masih Jadi Catatan
Helmi menjelaskan, anggaran pemeliharaan LPJU sebenarnya tetap tersedia setiap tahun. Namun, penggantian kabel yang hilang tidak dapat langsung dilakukan karena harus melalui proses pengajuan dan pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kalau pemeliharaan rutin saya kira tetap ada anggarannya karena nilainya tidak besar. Tapi ini sifatnya penggantian karena kabelnya hilang," jelasnya.
Ia memastikan DPRD akan memberikan perhatian terhadap usulan tersebut apabila diajukan pemerintah kota. Menurutnya, perbaikan LPJU di Jembatan Achmad Amins merupakan kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
"Nanti kalau diajukan oleh TAPD dalam pembahasan APBD, tentu akan kita lihat. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat," katanya.
Baca Juga: Resmi! Ekraf Kini Punya 21 Subsektor, Termasuk AI hingga Konten Kreator
Helmi berharap penggantian kabel dapat direalisasikan lebih cepat melalui APBD Perubahan 2026 apabila tersedia ruang anggaran. Dengan begitu, penerangan di jembatan dapat segera kembali berfungsi dan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.
"Kalau memang di APBD Perubahan ada anggarannya, tentu kita harapkan bisa direalisasikan di perubahan supaya masyarakat yang melintas di sana juga merasa lebih aman," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki