SAMARINDA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur tak cukup dihadapi dengan mengerahkan petugas setelah api muncul. Menguatnya fenomena El Nino yang membuat kondisi lebih kering justru perlu diikuti dengan penguatan pencegahan dan pengelolaan risiko sejak dini.
Dosen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, Dr. Ida Ayu Indira Dwika Lestari mengatakan El Nino perlu dipahami sebagai risk amplifier atau kondisi yang memperbesar risiko kebakaran. Fenomena tersebut bukan penyebab langsung munculnya api.
“El Nino bukanlah penyebab langsung terjadinya karhutla. El Nino lebih tepat dipahami sebagai risk amplifier, yaitu kondisi yang memperbesar kemungkinan terjadinya kebakaran sekaligus meningkatkan besarnya dampak yang ditimbulkan,” ujarnya dalam kajian yang disampaikan kepada Kaltim Post, pada Rabu (19/8).
Sumber penyalaan, lanjutnya, tetap dapat berasal dari aktivitas manusia. Di antaranya pembakaran lahan dan sampah, penggunaan api terbuka hingga puntung rokok.
Dalam kondisi kering, sumber api yang semula kecil berpotensi berkembang cepat. Penurunan curah hujan, hari tanpa hujan yang semakin panjang, kenaikan suhu serta vegetasi yang mengering membuat bahan bakar alami semakin mudah terbakar.
Kondisi tersebut relevan dengan situasi Kaltim saat ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan risiko karhutla meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
Bahkan, pemantauan BMKG Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda mencatat 1.025 hotspot pada 18 Agustus. Angka tersebut meningkat dibandingkan 556 hotspot pada 17 Agustus dan 704 titik pada 16 Agustus.
Ida mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengubah paradigma penanganan karhutla. Dalam perspektif K3, keberhasilan tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan memadamkan api setelah kebakaran meluas.
“Indikator keberhasilan yang lebih penting justru adalah berapa banyak kebakaran yang dapat dicegah sebelum berkembang menjadi keadaan darurat,” katanya.
Menurut dia, rantai risiko karhutla sebenarnya dapat dipetakan. Dimulai dari El Nino yang menyebabkan penurunan curah hujan, kekeringan, vegetasi menjadi bahan bakar kering, meningkatnya kemudahan penyalaan, hingga munculnya kebakaran dan paparan asap kepada masyarakat.
Setiap mata rantai tersebut, kata Ida, memiliki ruang intervensi. Pemerintah memang tidak dapat menghentikan El Nino, tetapi dapat mengendalikan sumber penyalaan, meningkatkan pengawasan wilayah rawan, menjaga ketersediaan air, serta menyiapkan personel dan peralatan.
Karena itu, sistem peringatan dini juga perlu diubah menjadi tindakan dini (early action). Informasi mengenai curah hujan, hari tanpa hujan, hotspot, kondisi vegetasi, kualitas udara hingga ketersediaan air tidak boleh berhenti sebagai data.
“El Nino mungkin tidak dapat kita kendalikan, tetapi apakah kondisi tersebut berkembang menjadi bencana besar sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan risikonya,” tegasnya.
Ida mengusulkan sedikitnya lima indikator yang dapat digunakan secara bersama-sama untuk menentukan tingkat risiko. Yakni curah hujan dan hari tanpa hujan, jumlah serta konsentrasi hotspot, kondisi vegetasi, kualitas udara terutama PM2.5 atau ISPU, serta ketersediaan sumber air.
Indikator tersebut kemudian dapat diterjemahkan menjadi status risiko hijau, kuning, oranye dan merah. Setiap status harus memiliki tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Ketika meningkat menjadi oranye, pengawasan aktivitas pembakaran harus diperketat, sumber air diperiksa, personel serta peralatan mulai ditempatkan di lokasi strategis,” jelasnya.
Sedangkan ketika memasuki status merah, sistem komando tanggap darurat hingga perlindungan kelompok rentan dan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dapat segera diaktifkan.
Dengan pola tersebut, pemerintah tidak perlu menunggu laporan kebakaran besar untuk bergerak.
“Prinsipnya sangat sederhana, bahaya mungkin tidak dapat dihilangkan, tetapi risiko dapat dikendalikan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani