SAMARINDA-Pemkot Samarinda mulai menyiapkan langkah untuk menghadirkan layanan bus angkutan umum dengan dukungan pemerintah pusat. Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda tengah mengupayakan agar kota ini mendapat skema subsidi seperti yang telah diterapkan di sejumlah daerah, melalui program Buy The Service (BTS).
Skema tersebut dinilai bisa menjadi pilihan di tengah keterbatasan kemampuan APBD membiayai pengadaan dan operasional angkutan umum. Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, pihaknya masih berproses menyusun justifikasi untuk menentukan trayek yang paling potensial dilayani.
Dari perencanaan awal, terdapat tujuh trayek utama dan enam trayek feeder yang disiapkan untuk dikaji. “Kami masih dalam proses justifikasi. Ada tujuh trayek utama dan enam feeder, nanti kita lihat mana yang lebih potensial untuk dijalankan lebih dulu,” ujarnya Minggu (23/8).
Baca Juga: Ancaman Air Asin dan Debit Kering, Perumda Tirta Kencana Beri Peringatan Keras Bagi Warga Samarinda
Dia menjelaskan, skema BTS memungkinkan pemerintah membeli layanan angkutan, bukan sekadar membeli unit bus. Dengan begitu, pengelolaan layanan dapat tetap berjalan sesuai ketentuan yang memisahkan fungsi regulator dan operator.
“Kalau pemerintah membeli bus sendiri, jatuhnya kendaraan plat merah. Itu ada konsekuensinya, termasuk untuk operasional dan bahan bakarnya. Makanya yang kita dorong adalah skema beli layanan,” jelasnya.
Dia menyebut kebutuhan anggaran yang disiapkan dalam perencanaan, untuk dua trayek bila beroperasi mencapai sekitar Rp 28 miliar per tahun. Namun, angka tersebut masih dalam tahap pembahasan dan kebutuhan armada akan menyesuaikan trayek yang dipilih. “Sebagai gambaran, satu trayek membutuhkan sekitar tujuh armada ditambah satu unit cadangan,” sebutnya.
Baca Juga: El Nino Mengintai hingga Akhir Tahun, Samarinda Siapkan Empat Level Status Mitigasi
Dia menambahkan, pihaknya telah menyerahkan master plan transportasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat. Surat resmi dari Wali Kota Samarinda Andi Harun juga telah dikirim kepada Menteri Perhubungan untuk meminta audiensi terkait program tersebut. “Kini kami menunggu jadwal dari Pak Menteri Perhubungan,” tambahnya.
Dia berharap dukungan pusat bisa direalisasikan karena angkutan umum dinilai menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan sekaligus menekan persoalan parkir liar dan jukir liar di Samarinda. “Apa lagi di tengah ekonomi saat ini dan arahan efisiensi dari pusat, mengharuskan daerah kreatif mencari dukungan anggaran dan bantuan untuk peningkatan infrastruktur,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sejak 2023 lalu Dishub Samarinda telah menyusun master plan untuk pengembangan layanan angkutan umum, yakni tujuh trayek utama dan enam trayek feeder, tiga tahapan telah disusun. Tahap pertama mengusulkan dua trayek utama yakni J1A dan J1B rute Terminal Pasar Pagi–Terminal Lempake, serta dua trayek feeder. Kebutuhan anggaran diperkirakan Rp 34 miliar untuk bus listrik dan Rp 28 miliar untuk bus konvensional. (riz)
Editor : Muhammad Rizki