KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Tertundanya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) ASN di lingkungan Pemkot Samarinda dipastikan bukan karena kebijakan tersebut dihentikan. Pembayaran masih menunggu penyesuaian fiskal daerah di tengah kondisi anggaran yang terbatas.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi mengatakan, berdasarkan komunikasi dengan Pemkot Samarinda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), tidak ada wacana pengurangan maupun penghapusan TPP bagi guru.
"Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota Samarinda, khususnya yang di bawah pemerintah kota akan terbayarkan. Memang masih menunggu waktu, masih penyesuaian anggaran," kata Ismail, Kamis (10/9).
Ismail meminta para guru bersabar karena Pemkot Samarinda tetap berkomitmen menyelesaikan pembayaran yang tertunda. Menurutnya, keterlambatan tersebut berkaitan dengan kondisi fiskal daerah, bukan perubahan kebijakan terhadap TPP.
"Yang pertama tidak ada wacana pengurangan, yang kedua tidak ada wacana penghilangan. Artinya, kalaupun masih tersendat dan belum terbayarkan, insyaallah oleh pemerintah kota akan dibayarkan. Akan diselesaikan semua," ujarnya.
Dia menjelaskan, pembayaran insentif guru menggunakan mekanisme triwulanan. Untuk triwulan kedua, pembayaran sudah berjalan dan masih menyisakan satu bulan.
"Insentif triwulan kedua ini sudah, alhamdulillah sudah dua bulan, tinggal satu bulan lagi. Pak Wali Kota berkomitmen menyampaikan untuk yang sisa satu bulannya akan segera kami selesaikan," jelasnya.
Baca Juga: Hujan Tak Kunjung Turun di Samarinda, Andi Harun Ajak Warga Ketuk Pintu Langit
Sementara untuk triwulan ketiga dan keempat, Ismail menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan Plt Kepala Disdikbud Kota Samarinda. Pembayaran diupayakan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
"Tadi kami ngobrol juga dengan Pak Plt Kepala Disdikbud Kota Samarinda, untuk triwulan tiga dan empat insyaallah akan dibayarkan sebagaimana mestinya. Ini cuma masalah penyesuaian fiskal untuk sementara," katanya.
Meski memahami kondisi keuangan daerah, Ismail berharap pembayaran TPP segera diselesaikan karena berkaitan dengan kesejahteraan guru dan keluarganya.
"Memang kita berharap supaya itu terbayarkan tepat waktu. Kita berharap itu diselesaikan segera karena kita bicara kaitannya dengan kesejahteraan guru, keluarga dan seterusnya," tuturnya.
Dia mengakui kondisi fiskal daerah menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Penerimaan daerah tidak masuk secara bersamaan, sementara pemerintah harus memenuhi berbagai kebutuhan belanja.
Karena itu, Ismail meminta guru tidak khawatir mengenai keberlanjutan TPP. Menurutnya, pembayaran yang tertunda tetap akan diselesaikan Pemkot Samarinda. "Catatannya tidak ada wacana pengurangan, tidak ada wacana dihilangkan. Artinya, bersabar, insyaallah akan diselesaikan oleh pemerintah kota, tapi masih menunggu waktu," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki