KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Ancaman banjir kembali membayangi Samarinda menjelang musim penghujan. Sejumlah titik masih rawan tergenang setiap kali hujan turun. Bahkan, genangan sempat meluas saat hujan pertama di tengah musim kemarau.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun didorong memanfaatkan sisa waktu musim kemarau untuk membenahi sistem pengendalian banjir sebelum hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim menilai, kondisi cuaca yang masih kering menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki infrastruktur pengendalian banjir, terutama di titik-titik yang sebelumnya mengalami genangan.
Menurut dia, pembenahan tidak cukup hanya dengan membangun atau menormalisasi drainase. Pemkot perlu memastikan saluran yang sudah tersedia benar-benar berfungsi optimal, mulai dari aspek elevasi, sedimentasi, hingga hambatan akibat sampah.
Baca Juga: Gandeng CSR Swasta, Pemkot Samarinda Perluas BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan
"Momentum ini untuk memastikan sistem pengendalian banjir bisa berfungsi saat hujan datang. Dari hasil evaluasi titik-titik banjir sebelumnya, perlu ditinjau apakah sistem drainasenya sudah berfungsi dengan baik atau belum. Kalau belum, segera diperbaiki mumpung kondisi masih kering," ujar Rohim, Selasa (13/10).
Dia mengungkapkan, masih ditemukan persoalan teknis yang membuat sebagian drainase tidak mampu mengalirkan air secara optimal. Salah satunya adalah elevasi saluran yang tidak sesuai. Bahkan, ditemukan bagian drainase yang justru menanjak menuju titik pembuangan.
Padahal, aliran air semestinya bergerak menurun hingga mencapai saluran pembuangan akhir ke Sungai Karang Mumus maupun Sungai Mahakam. Jika elevasinya bermasalah, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan berpotensi kembali melimpas ke jalan.
Selain itu, sedimentasi dan tumpukan sampah juga menjadi hambatan yang perlu segera ditangani. Karena itu, Rohim meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memaksimalkan pemeliharaan drainase melalui unit yang dikenal dengan sebutan Hantu Banyu.
Baca Juga: Bawa Budaya dan Lingkungan Masuk Kelas, SD 002 Linggang Bigung Pelopori Pendidikan Berkelanjutan
"Dalam kondisi kering seperti sekarang, semua drainase perlu diperbaiki dan dibersihkan. Kita minta unit Hantu Banyu yang memiliki tugas perawatan bisa efektif bekerja dalam beberapa bulan ini," tegasnya.
Rohim juga mengingatkan pentingnya memastikan seluruh infrastruktur pengendalian banjir saling terhubung. Mulai dari kolam retensi, saluran drainase, hingga aliran pembuangan ke sungai harus menjadi satu sistem yang berfungsi tanpa hambatan.
Dia mencontohkan kolam retensi di kawasan Sempaja yang disebut belum memiliki saluran keluar atau outlet menuju drainase. Padahal, air dari kolam retensi tersebut semestinya dialirkan ke drainase di Jalan PM Noor, kemudian diteruskan hingga ke sungai.
Menurut dia, saluran lanjutan tersebut juga harus dipastikan berfungsi dengan baik. Jika masih terkendala elevasi, sedimentasi, maupun sampah, keberadaan kolam retensi tidak akan maksimal dalam mengurangi genangan.
Kekhawatiran itu semakin besar karena setelah kemarau ekstrem, Samarinda berpotensi menghadapi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi tersebut dapat memperparah banjir apabila persoalan drainase dan keterhubungan sistem pengendalian air tidak segera dituntaskan.
Baca Juga: Kunjungan WNA ke Kaltim Naik 13,76 Persen, Bandara Sepinggan Dorong Penerbangan ke Tiongkok
"Kalau tidak segera diantisipasi, apalagi setelah kekeringan kemarau ekstrem ini diperkirakan bisa terjadi hujan ekstrem, dampaknya akan lebih fatal," ungkapnya.
Lebih jauh, Rohim menilai persoalan banjir di Samarinda harus ditangani secara menyeluruh. Dia berharap upaya tersebut dapat dituntaskan secara bertahap dalam sisa masa kepemimpinan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Menurut dia, program pengendalian banjir yang telah berjalan sejak awal kepemimpinan wali kota semestinya dapat memberikan hasil lebih optimal apabila persoalan mendasar ditangani secara konsisten.
Dia menyebut setidaknya ada tiga aspek yang perlu menjadi prioritas. Pertama, pembenahan kawasan hulu untuk mengendalikan debit air yang mengalir ke wilayah perkotaan. Upaya tersebut mencakup optimalisasi konservasi serta pembatasan pembukaan lahan dan alih fungsi kawasan resapan air.
Baca Juga: Kabar Gembira! Warga RI Bakal Dapat HP Gratis Plus Rekening Digital, Ini Bocorannya!
Kedua, pembenahan drainase di kawasan tengah kota. Selain memastikan elevasi saluran sesuai, pemerintah juga perlu rutin mengurangi sedimentasi dan membersihkan sampah agar air dapat mengalir lancar menuju sungai.
Ketiga, penanganan banjir yang dipengaruhi pasang air Sungai Mahakam. Rohim mendorong pembangunan pintu air di sejumlah titik masuk air ke kawasan Samarinda yang dilengkapi fasilitas pompa.
Skema tersebut memungkinkan pintu air ditutup ketika sungai mengalami pasang, sementara air dari kawasan perkotaan dipompa keluar untuk mengurangi risiko genangan. "Kalau terjadi pasang, pintu air ditutup, kemudian air dipompa keluar. Itu bisa membantu mengurangi dampak banjir," jelasnya.
Dia optimistis penanganan banjir masih dapat dituntaskan secara bertahap apabila Pemkot Samarinda memprioritaskan program tersebut dan berani mengambil langkah tegas, terutama dalam menjaga kawasan resapan, memperbaiki drainase, serta membangun infrastruktur pengendalian air yang terintegrasi.
"Kita yakin bisa. Yang pertama memang mesti prioritas dan lebih berani dalam mengambil tindakan-tindakan terkait dengan program pengendalian banjir," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo