KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) dinilai belum cukup untuk mengakhiri antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda. Pembenahan tata kelola distribusi diperlukan agar BBM bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan hal tersebut merespons wacana penambahan kuota BBM di Kalimantan Timur (Kaltim) yang sebelumnya disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
Seno Aji menyebutkan, kuota BBM tahun ini ditetapkan sebesar 510 ribu kiloliter. Sementara itu, penambahan kuota hingga sekitar 600 ribu kiloliter masih diupayakan melalui koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga.
Baca Juga: Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Aman: Antrean di Bali Akibat Masalah Distribusi
Andi Harun menyambut baik rencana tersebut. Namun, dia mengingatkan bahwa penambahan kuota bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi antrean. Sebab, antrean panjang masih terjadi meskipun kuota BBM tersedia dalam jumlah besar.
“Ya, kita doakan saja mudah-mudahan terwujud. Kita bersyukur besar kalau ada penambahan kuota, tetapi kita jangan berhenti di situ,” ujar Andi Harun, Rabu (14/10).
Andi Harun mencontohkan temuan masyarakat di salah satu SPBU di Samarinda Seberang yang ramai diperbincangkan di media sosial. Temuan tersebut berkaitan dengan kendaraan yang mengantre menggunakan pelat nomor hasil cetakan.
Menurutnya, kejadian itu menunjukkan pentingnya pengawasan distribusi agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan.
“Kuota bertambah alhamdulillah, tetapi kalau tata kelolanya tidak diperbaiki, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena ada orang yang tidak berhak akan mengambil lebih banyak porsi dan ada orang yang seharusnya berhak akan kehilangan kesempatan untuk menikmati BBM bersubsidi,” tegasnya.
Orang nomor satu di Kota Tepian itu menilai persoalan antrean BBM tidak bisa disebabkan oleh satu faktor saja. Karena itu, penambahan kuota harus dibarengi perbaikan mekanisme distribusi dan pengawasan di lapangan.
Andi Harun pun mendorong Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), serta asosiasi terkait untuk duduk bersama mencari solusi menyeluruh.
Baca Juga: Pasca Gempa NTT, AHM Pulihkan Layanan Kesehatan dan Tanam 10.000 Mangrove di Taman Nasional Komodo
“Kita duduk bareng-bareng. Patra Niaga, Pertamina, pemerintah daerah, kemudian asosiasi termasuk Hiswana Migas dan lainnya, asosiasi-asosiasi yang relevan. Ayo kita sama-sama perbaiki tata kelolanya,” katanya.
Dia menegaskan, penanganan antrean BBM tidak boleh hanya meredakan persoalan untuk sementara waktu. Upaya tersebut harus menghasilkan sistem distribusi yang lebih tertib dan tepat sasaran.
“Karena kita ingin mengakhiri problemnya. Bukan memadamkan api sesaat, tetapi kita ingin memiliki tata kelola yang baik,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi