SAMARINDA – Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kota Samarinda beberapa hari terakhir tidak muncul pada laman resmi ispu.kemenlh.go.id. Kondisi ini terjadi karena perangkat Stasiun Pemantauan Kualitas Udara milik Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jalan Pahlawan, Kecamatan Samarinda Ulu, sedang menjalani pemeliharaan.
Meski demikian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda tetap menyampaikan pembaruan kualitas udara melalui akun Instagram @dlh.samarinda.
Plt Kepala Bidang Pencemaran DLH Samarinda Ayu Wulandari menjelaskan, pemeliharaan dilakukan karena perangkat tersebut telah dua tahun tidak menjalani perawatan. Padahal, pemeliharaan idealnya dilakukan setiap tiga bulan untuk menjaga kinerja alat. “Untuk estimasi waktu perbaikan, kami belum bisa memastikan karena penanganannya langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup,” ujarnya, Selasa (20/10).
Dia menerangkan, anggaran pemeliharaan maupun perbaikan perangkat tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui KLH/BPLH. Karena itu, DLH Samarinda belum dapat memastikan kapan alat kembali beroperasi dan data ISPU bisa ditampilkan secara normal. “Kami menunggu saja,” singkatnya.
Dia menjelaskan, masyarakat masih dapat mengakses informasi kualitas udara melalui pembaruan yang disampaikan DLH Samarinda dua kali sehari, yakni pukul 07.00 dan 16.00 Wita. Bahwa pembaruan pukul 07.00 Wita untuk memberikan gambaran kondisi udara sebelum masyarakat beraktivitas, terutama anak sekolah dan pekerja. “Sementara pukul 16.00 Wita untuk memantau kondisi udara menjelang sore hingga malam hari,” jelasnya.
Ayu menambahkan, sumber data terkini diambil dari stasiun pemantauan kualitas udara milik Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kaltim di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 27, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Namun, perangkat tersebut berbeda dengan alat pemantauan milik KLH/BPLH. “Data itu yang sementara ini kami tampilkan ke masyarakat,” tambahnya.
Terkait rencana penambahan titik pemantauan, dia mengatakan hal itu bergantung pada ketersediaan anggaran Pemkot Samarinda melalui DLH. “Penambahan stasiun pemantauan kualitas udara bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah kota,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani