BPPDRD Jamin Kelebihan Bayar PBB 2025 Dikompensasi hingga Lunas

Maria Irham • Dipublikasikan Rabu, 27 Agustus 2025 | 11:07 WIB
TUNAIKAN TANGGUNG JAWAB: Masyarakat menunaikan kewajiban, melakukan pembayaran PB-P2 di Kantor BPPDRD Balikpapan, serta melalui fasilitas mobil layanan pajak daerah keliling.
TUNAIKAN TANGGUNG JAWAB: Masyarakat menunaikan kewajiban, melakukan pembayaran PB-P2 di Kantor BPPDRD Balikpapan, serta melalui fasilitas mobil layanan pajak daerah keliling.

 

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan, penundaan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2025 tidak akan merugikan masyarakat. Seluruh hak wajib pajak, termasuk kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dipastikan tetap terlindungi.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham, mengatakan kompensasi akan diberikan kepada wajib pajak yang telah membayar lebih tinggi.

“Selisih pembayaran akan otomatis menjadi pengurang PBB tahun 2026. Jika masih ada sisa, kompensasinya berlanjut hingga lunas di tahun-tahun berikutnya,” jelas Idham, Selasa (26/8).

Menurut Idham, penundaan penyesuaian NJOP membuat tarif PBB 2025 tetap mengacu pada nilai tahun sebelumnya, sehingga tidak ada kenaikan beban pajak. Meski demikian, kebijakan ini berdampak pada potensi berkurangnya pendapatan daerah sekitar Rp 20–25 miliar.

“Dari target Rp150 miliar, hingga mendekati tenggat sudah terealisasi Rp110 miliar. Kami optimistis penerimaan bisa dimaksimalkan hingga akhir masa pembayaran,” ujarnya.

Sesuai ketentuan, batas akhir pembayaran PBB 2025 tetap pada 30 September. Namun, Pemkot membuka peluang memperpanjang jatuh tempo bila dibutuhkan. Idham menyebut, kerugian terbesar akibat penundaan berasal dari objek pajak bernilai tinggi.

Mayoritas wajib pajak dengan nilai objek di bawah Rp100 juta hanya menyumbang potensi kehilangan sekitar Rp1,5 miliar. Untuk itu, Idham menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan kepastian hukum dalam rasa keadilan bagi seluruh warga.

“Hak masyarakat tetap aman, wajib pajak tetap dilindungi. Tidak ada dana yang hilang, kompensasi akan diberikan penuh yang semuanya dialihkan ke tahun berikutnya,” tegasnya.

Kebijakan ini, lanjut Idham, diambil demi menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, sekaligus memastikan stabilitas penerimaan daerah tanpa memberatkan warga.

Untuk memudahkan layanan, Pemkot juga menyediakan loket pembayaran 24 jam, baik daring maupun luring, di Gedung Gadis. Selain itu BPPDRD juga menyiapkan layanan mobil keliling yang akan menyambangi kecamatan dan kelurahan. Meski jumlahnya baru satu unit, diharapkan langkah ini dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat juga bisa menghubungi Call Center BPPDRD di 0811-5404-132 untuk pelayanan dan informasi. “Kami juga akan membagi staf untuk turun ke kecamatan dan kelurahan sehingga masyarakat bisa melakukan konfirmasi langsung,” terangnya.

Ia juga berpesan agar masyarakat tetap tenang dalam menyikapi penyesuaian NJOP. “Kami berterima kasih kepada masyarakat yang sudah sadar dan patuh membayar pajak. Bila ada yang merasa keberatan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Semua pintu komunikasi terbuka,” pungkasnya. (*)

Editor : Ismet Rifani
BPPDRD Balikpapan PBB 2025 idham