
BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mulai mencari cara lebih efektif untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Salah satunya melalui inovasi Balikpapan Akselerasikan Penerimaan, Integrasi, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah (Banantara), yang mengintegrasikan pembayaran digital dengan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Lewat inovasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan ini, transaksi dalam penyelenggaraan event tidak hanya dibuat lebih praktis, tetapi juga bisa tercatat dan terpantau secara lebih transparan.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan, sektor event menjadi salah satu potensi penerimaan daerah yang cukup besar. Mulai dari konser musik, festival kuliner, kegiatan olahraga hingga pariwisata, seluruhnya menggerakkan aktivitas ekonomi dan melibatkan banyak pelaku usaha.
Dari kegiatan itu ada potensi penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan, makanan dan minuman, serta retribusi parkir.
“Namun, pengawasan transaksi selama ini masih menghadapi sejumlah kendala. Pemantauan yang sebagian besar dilakukan secara manual membuat pemerintah daerah harus memastikan kesesuaian antara jumlah transaksi, omzet yang dilaporkan, dan pajak yang disetorkan,” ucapnya.
Terlebih, dalam satu event bisa terdapat banyak tenant makanan dan minuman, penjualan tiket, hingga pengelolaan parkir. Tingginya transaksi dalam waktu singkat juga membuka peluang adanya transaksi yang tidak tercatat atau pelaporan omzet yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Irfan menyampaikan, melalui Banantara, pengelolaan penerimaan daerah diarahkan agar lebih mudah, transparan, dan memiliki pencatatan transaksi yang lebih akurat. “Banantara terletak pada penggunaan QRIS dengan mekanisme split payment atau pemisahan pembayaran secara otomatis,” katanya.
Melalui sistem ini, setiap transaksi dapat langsung dibagi sesuai peruntukannya. Sebagian masuk ke rekening pelaku usaha atau penyelenggara event, sedangkan bagian kewajiban pajak atau retribusi daerah dialokasikan sesuai ketentuan dan mekanisme yang telah disepakati.
Dengan skema tersebut, pelaku usaha tidak perlu lagi menghitung dan memisahkan kewajiban pajak secara manual setelah kegiatan berlangsung.
“Pemerintah daerah juga bisa mendapatkan data transaksi yang lebih terukur untuk memudahkan pengawasan. Sementara masyarakat tetap dapat menikmati kemudahan pembayaran digital seperti biasa,” ungkapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




