KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa situasi tahun anggaran 2026 akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini menyusul adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah, dan tekanan ekonomi nasional yang berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Andi Arief Agung, menjelaskan, ukuran kinerja wakil rakyat sebenarnya tidak hanya diukur dari banyaknya aspirasi masyarakat yang dihimpun saat reses, tetapi sejauh mana aspirasi tersebut bisa dijembatani dan diwujudkan melalui program kerja pemerintah daerah.
“Perjuangan dan bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD itu terlihat setelah reses, setelah menyerap aspirasi masyarakat. Jadi, alat ukurnya adalah sejauh mana aspirasi itu bisa dijembatani melalui pekerjaan nyata di lapangan,” ujarnya usai menggelar Reses DPRD Balikpapan masa sidang I, Selasa (21/10) malam di kawasan Gunung Sari, Balikpapan.
Namun, ia menegaskan bahwa pada tahun 2026 mendatang, kemampuan realisasi aspirasi tersebut sangat bergantung pada kondisi fiskal daerah.
“Kita harus memberi pengertian kepada masyarakat, karena tahun 2026 situasinya pasti berbeda. Ada pemotongan anggaran dan kondisi ekonomi nasional yang berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Turunannya akan memengaruhi program-program pemerintah maupun aspirasi masyarakat yang diharapkan bisa difasilitasi,” jelasnya.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara DPRD dan masyarakat perlu diperkuat sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika program yang diusulkan tak dapat segera direalisasikan.
“Kalau hal ini tidak dijelaskan sejak sekarang, nanti ketika program tidak berjalan, bisa berdampak terhadap eksistensi anggota DPRD di mata masyarakat. Karena itu, penting bagi kita memberi pemahaman sejak dini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang diterima tetap akan dicatat dan diidentifikasi, untuk kemudian disusun dalam daftar skala prioritas sambil menunggu hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Kita akan identifikasi aspirasi-aspirasi masyarakat mana yang paling prioritas. Jika situasi anggaran memungkinkan, tentu kita akan dorong agar bisa difasilitasi pemerintah kota untuk direalisasikan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani