KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mulai menata ulang strategi pembiayaan pembangunan setelah sejumlah proyek besar sempat tertunda akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan agenda pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengatakan sejumlah proyek infrastruktur berskala besar tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, Pemkot menyiapkan skema alternatif melalui dukungan anggaran pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“PAD kita ada limitnya. Tidak semua proyek besar bisa kita biayai sendiri. Karena itu beberapa kegiatan strategis kita usulkan ke pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya belum lama ini.
Agus menyebutkan, sejumlah proposal pembiayaan telah disusun dan tengah disiapkan untuk disampaikan kepada kementerian terkait. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga momentum pembangunan meski ruang fiskal daerah tengah tertekan.
Ia optimistis kondisi akan membaik pada 2026 seiring pemulihan fiskal nasional pascapandemi COVID-19. Pemkot juga berharap Balikpapan kembali memperoleh tambahan alokasi TKD dari pemerintah pusat.
“Harapannya kondisi fiskal nasional membaik. Kami siapkan usulan agar Balikpapan dapat dipertimbangkan kembali menerima tambahan TKD. Kalau itu bisa dipenuhi, proyek yang tertunda dapat segera dilanjutkan,” katanya.
Agus menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan agenda pembangunan. Penundaan sejumlah program bukan berarti pembatalan, melainkan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah serta strategi kolaborasi melalui berbagai sumber pembiayaan.
“Semua yang ditunda bukan berarti hilang. Begitu ruang fiskal ada, kita lanjutkan. Yang penting ritme belanja tetap stabil,” tutupnya. (*)