KALTIMPOST.ID, Tiyo Adianto, Ketua BEM UGM, menjadi buah bibir di jagad medsos setelah kritikan pedasnya di berbagai acara yang secara terang-terangan, tegas, dan berani mengatakan program Makan Gizi Gratis (MBG) sebagai program yang keluar dari koridor konstitusi.
Tidak cukup di situ, menurutnya, program MBG yang tahun ini dianggarkan sebanyak Rp 335 triliun telah merampas anggaran pendidikan yang seharusnya tidak diutak-atik, sebagaimana perintah konstitusi, yakni minimal 20% dari total APBN.
Nyatanya, usut punya usut, anggaran pendidikan tersedot sebanyak Rp 223 triliun untuk MBG. Padahal alokasi anggaran pendidikan bersifat mandatory spending untuk memberikan jaminan pendidikan layak bagi seluruh warga.
Tidak hanya itu, atas keberaniannya mengkritik pedas kebijakan rezim Prabowo-Gibran, Tiyo menuai teror dan intimidasi dari orang tak dikenal. Bahkan teror tersebut menyasar ibundanya. Sementara itu, di lain kesempatan, saat ditanya mengenai teror yang menimpa Tiyo, pemerintah lewat Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku tidak tahu menahu.
Alih-alih memberikan jaminan perlindungan dan keamanan, Prasetyo justru menyinggung agar kritik dilontarkan sesuai adat istiadat ketimuran. Wajar saja jika publik semakin waswas dan khawatir, jangan-jangan demokrasi kita sedang menuju arah kemunduran. Sebab, kebebasan berpendapat dan berekspresi mulai dibungkam dengan ancaman. Pemerintah seakan “cuci tangan” dan tidak mau tahu soal teror yang menimpa Tiyo.
Memang, semua butuh bukti yang valid untuk menunjukkan dalang sebenarnya dari teror tersebut. Hanya saja, kita tidak bisa membendung kecurigaan publik bahwa jangan-jangan ada “pihak ketiga” yang digunakan pihak Istana untuk membunuh karakter Tiyo. Cara-cara semacam itu mirip-mirip di era Soeharto.
Era di mana jurnalis, aktivis, pegiat demokrasi, dan tokoh sipil dikendalikan sepenuhnya dengan tangan besi oleh presiden yang berjuluk The Smiling General itu. Otoritas Soeharto kala itu seakan menggenggam kekuatan sipil. Tengok saja catatan sejarahnya, berapa banyak aktivis yang lenyap, media yang dibredel, pegiat demokrasi yang dibui, dan tokoh sipil yang diintimidasi.
Terus terang saja, catatan ini tidak dalam rangka membela Tio secara membabi buta. Sebab, selaku penulis, saya masih belum melihat MBG ini sebagai sebuah program yang sepenuhnya tidak sesuai kehendak rakyat.
Atau sebagai program yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh rakyat. Logika berpikir yang dibangun Tio sekilas memang cukup rasional. Hanya saja, dalam beberapa cuplikan video yang saya tonton, ada beberapa pendapatnya yang terkesan sangat subjektif dan agak serampangan dalam mengambil kesimpulan.
Dia menuding kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG tidak melalui mekanisme transparan, melainkan lebih banyak diberikan kepada pihak-pihak yang mempunyai kedekatan dengan kepala daerah, anggota legislatif, maupun aparat.
Jika memang benar seperti itu, saya pribadi ingin Tiyo memaparkan secara blak-blakan ke publik siapa saja yang dia maksudkan. Sebab, jika tidak demikian, publik bisa saja berpandangan bahwa pernyataan Tiyo terkesan tendensius dan sangat subjektif.
Kembali lagi terkait ancaman yang diterimanya, jujur saja saya sangat menyayangkan hal itu masih terjadi. Upaya teror seperti itu adalah bentuk pelemahan terhadap suara kritis dari kalangan sipil, dalam hal ini dari kalangan mahasiswa.
Padahal, apa yang Tiyo sampaikan sebagian mungkin bisa menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi Presiden Prabowo beserta jajarannya. Anak muda yang cerdas, kritis, dan visioner harusnya kita berikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk membangun negeri ini. Membangun lewat gagasan-gagasan briliannya, lewat tindakan-tindakan progresifnya.
Apalagi, pemuda hari ini, seperti yang kita ketahui bersama, adalah pemimpin masa depan. Tiyo, sekali lagi, merupakan aset bangsa. Kekritisan dan kepeduliannya terhadap tata kelola pemerintahan seharusnya didukung dan diapresiasi.
Bukan dilemahkan. Bukan dibunuh karakternya. Apalagi sampai diancam ibundanya. Dengan begitu, Tiyo selaku aktivis mahasiswa yang vokal menyuarakan kepentingan publik, memang sudah seharusnya diberikan jaminan perlindungan keamanan fisik, mental, dan pikirannya.
Lagi pula, dalam mengelola negara ini, tidak cukup hanya mengandalkan presiden, wapres, dan jajarannya. Keterlibatan atau partisipasi aktif rakyat juga sangat dibutuhkan dalam membantu mengakselerasi beragam pembangunan nasional di berbagai bidang. Termasuk dalam melakukan koreksi dan evaluasi atas kebijakan dan program pemerintah. Entah itu yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.
Lagian, dalam negara demokrasi, kita selaku rakyat yang menjadi tuan, dan presiden serta jajarannya itu sebenarnya adalah pelayan kita. Artinya, sah-sah saja jika sang tuan memberikan masukan atau bahkan memarahi pelayannya jika ada hal yang mengganjal atau menyimpang.
Artinya, kehendak rakyat harus menjadi pertimbangan utama pengambil kebijakan di republik ini. Dan satu lagi, ketika ada anak muda yang vokal menyuarakan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, saya berharap betul agar pemerintah tidak kaget dan apalagi “alergi”, atau merasa terancam. Sebab, pemuda yang vokal dan kritis itu sebenarnya juga sama-sama mencintai negeri ini serta ingin berkontribusi terhadap tanah airnya.
Dan memungkasi catatan ini, saya pribadi mendambakan muncul lebih banyak Tiyo-Tiyo lainnya di seluruh penjuru negeri ini. Sebab, bangsa ini, menurut pandangan saya, tidak sedang kekurangan pemuda yang pintar dan cerdas. Kita kekurangan pemuda yang bernyali dan berintegritas.
Oleh sebab itulah, memungkasi catatan ini, perihal teror yang terjadi kepada Tiyo jangan sampai terulang lagi. Pemerintah harus memberikan perlindungan dan jaminan keamanan. Kalau tidak demikian, kecurigaan publik akan semakin menebal bahwa pelaku teror itu berasal dari pemerintah itu sendiri. Kita harus kompak mencegah dan melawan pembungkaman suara sipil. Tentu saja supaya demokrasi kita tidak bergerak mundur. (*)
*) Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
Editor : Almasrifah