JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Pada saat yang sama, pemanfaatan layanan kesehatan juga mencetak rekor baru dengan 725,3 juta layanan sepanjang tahun, mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Capaian tersebut disampaikan Direktur Utama Prihati Pujowaskito dalam Public Expose Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar secara daring dan luring, Kamis (2/7).
Mengusung tema "JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat", kegiatan tersebut memaparkan berbagai pencapaian Program JKN sepanjang 2025, mulai dari perluasan kepesertaan, peningkatan pemanfaatan layanan, hingga kondisi pembiayaan program.
Prihati mengatakan, capaian kepesertaan yang telah menyentuh 98,62 persen penduduk Indonesia menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) serta memperluas akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas.
"Tak hanya cakupan kepesertaan yang meningkat, pemanfaatan layanan JKN sepanjang 2025 juga mencatat rekor baru," ujarnya.
Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau rata-rata 1,99 juta layanan setiap hari. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai 673,9 juta layanan.
Pemanfaatan tersebut mencakup layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), pelayanan rawat jalan di rumah sakit, hingga layanan rawat inap.
Berdasarkan segmentasi peserta, kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi pengguna layanan terbesar dengan porsi 38,19 persen, disusul peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah serta pekerja penerima upah.
Di sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan mengungkapkan penyakit katastropik masih menjadi komponen terbesar dalam biaya pelayanan JKN. Sepanjang 2025, pembiayaan untuk tujuh penyakit katastropik mencapai Rp50,3 triliun, atau sekitar 26,28 persen dari total biaya pelayanan kesehatan.
Penyakit jantung menjadi penyumbang biaya tertinggi dengan nilai Rp17,3 triliun, diikuti gagal ginjal Rp13,3 triliun, kanker Rp10,3 triliun, dan stroke Rp7,2 triliun.
Menurut Prihati, tingginya pembiayaan tersebut menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, kondisi tersebut juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan Program JKN di masa mendatang.
Dari sisi pendapatan, BPJS Kesehatan membukukan pendapatan iuran sebesar Rp176,72 triliun sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai Rp165,34 triliun.
Selain itu, tingkat kolektibilitas iuran juga mengalami peningkatan menjadi 99,49 persen, yang mencerminkan semakin tingginya kepatuhan peserta dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran.
Meski demikian, beban jaminan kesehatan selama 2025 tercatat mencapai Rp191,33 triliun, sehingga rasio klaim berada pada angka 108,27 persen, atau lebih tinggi dibandingkan total pendapatan iuran yang diterima.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang terus diantisipasi BPJS Kesehatan untuk menjaga keberlangsungan Program JKN, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas. (*)
Editor : Ismet Rifani