JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan kemenangan Prabowo-Gibran membuat bandul politik mengarah ke koalisi parpol. Dua poros kekuatan segera terbentuk. Poros koalisi pemerintah dan poros oposisi. Namun, hingga saat ini baru PKS yang konsisten menegaskan tetap pada poros oposisi. Mereka memberikan sinyal tetap akan berada di poros oposisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu kemarin. Menurutnya, sikap kritis PKS terhadap kebijakan pemerintah akan tetap dijaga. ”Kaitan dengan sikap kritis yang menyangkut masa depan bangsa, kalau perlu koreksi, tentu akan terus kita sampaikan,” tegas Syaikhu. Meski begitu, Syaikhu menyebut langkah politik PKS secara resmi menjadi ranah majelis syuro. Hal itu tertuang dalam AD/ART PKS.
Sementara itu, PDIP juga belum jelas menyebutkan posisi politiknya ke depan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sikap politik partai akan dibahas dan diputuskan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, 24-26 Mei mendatang. "Sesuai arahan Ibu Megawati Soekarnoputri, akan digelar rapat kerja nasional yang Insya Allah akan kami lakukan pada Mei mendatang," ungkapnya.
Saat rakernas nanti, seluruh struktur partai, baik DPC, DPD, dan DPP akan bermusyawarah tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia. Mereka juga akan memberikan usulan kepada Megawati apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Basarah mengatakan, dalam sejarah perjuangan politiknya, PDIP telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca dan dinamika politik. "Pada era Orde Baru, kami mengalami intimidasi politik yang sangat luar biasa, tapi kemudian kami berhasil survive dan pada 1999, kami menang pemilu," ucapnya.
Setelah itu PDIP masuk dalam pemerintah. Pasca Pemilu 2004, partai banteng tersebut kemudian di luar pemerintahan selama era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya, sejak 2014 hingga 2024, PDIP berada dalam pemerintahan. Basarah menegaskan, apa pun keputusan Mega kelak, seluruh kader PDIP akan tegak lurus. "Seluruh kader siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kami dilatih dan dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalamm segala cuaca dan dinamika politik nasional," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki