JAKARTA – Di tengah polemik pemberian konsesi tambang untuk ormas keagamaan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (10/6). Seusai pertemuan itu, dia menyebut bahwa Jokowi sudah menanyainya soal IUPK (izin usaha pertambangan khusus).
’’Saya sudah menjelaskan bahwa dalam rangka sosialisasi terhadap PP. Saya juga melakukan (sosialisasi) dengan beberapa kelompok organisasi, termasuk PBNU,’’ ucapnya.
Tidak semua organisasi keagamaan menerima ’’pemberian’’ pemerintah tersebut. Menanggapi penolakan berbagai organisasi keagamaan, Bahlil berdalih itu karena PP masih anyar.
’’Nanti kita lihat kalau memang, katakanlah, setelah mereka tahu isinya, tujuannya, dan mau menerima, ya alhamdulillah. Kalau enggak, kita juga tidak boleh memaksa,’’ tutur Bahlil. Dia menyebut tujuan bagi-bagi pengelolaan tambang itu baik. Karena itu, dia optimistis mendapat respons yang baik pula.
Baca Juga: Penolakan Konsesi Tambang untuk Ormas Meluas, Ini Sikap Pimpinan Tertinggi HKBP
Baca Juga: Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Walhi Peringatkan Bisa Kacaukan Tata Kelola Pertambangan
Menurut Bahlil, pemerintah juga tidak sembarangan memberikan IUPK kepada organisasi keagamaan. Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi.
’’Dia (organisasi keagamaan) harus punya badan usaha. Lalu, IUP tidak bisa dipindahtangankan dan badan usaha itu sebagiannya harus milik koperasi,’’ tuturnya. Menurut dia, PBNU adalah ormas pertama yang mengusulkan IUPK tambang. Namun, masih banyak organisasi keagamaan yang ingin. Sayang, ketika ditanya organisasi mana saja itu, Bahlil belum bisa memublikasikan.
Baca Juga: Ormas di Kaltim Bisa Kelola Tambang Batu Bara, Ini Keinginan Pengusaha Agar Adil
Tapi, dia menyebut pemerintah tengah menunggu usulan dari organisasi keagamaan untuk mengajukan mengelola tambang. Nanti pemerintah juga akan menawari mereka. ’’Baru NU yang datang, kami ajak komunikasi. Yang lainnya belum. Karena kita juga belum jemput bola, kan,’’ tuturnya. (lyn/lum/wan/c18/oni)
Editor : Muhammad Rizki