JAKARTA- Kementerian Kesehatan pada Rabu (12/6) meluncurkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Salah satunya terkait status gizi di Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan jika status prevalensi stunting atau tengkes di Indonesia hanya turun 0,1 persen pada tahun ini. Pada sambutannya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut, data dalam SKI ini menjadi dasar penyusunan program kegiatan pembangunan. Agar tepat sasaran dan berbasis bukti.
”Termasuk rencana pembangunan kesehatan nasional dan daerah,” ujarnya dalam acara Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Dia menyebut ada dua jenis data yang menjadi rujukan SKI. Yakni bersumber dari pelaporan seperti program di dinas kesehatan dan data BPJS Kesehatan. Kedua adalah data yang bersumber pada survei. Data ini untuk mengetahui dampak dari program. “Contohnya prevalensi stunting,” ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijaan Pembangunan kesehatan (BKPK) Liza Munira menyatakan prevalensi stunting di Indonesia pada 2023 adalah 21,5 persen. Sebelumnya 21,6 persen.
Dia menyebut, masalah gizi ini tidak hanya tengkes. Sebab angka berat badan berlebih dan kurang gizi naik. “Wasting (kurang gizi) naik menjadi 8,5 persen dan overweight (berat badan berlebih) naik menjadi 4,2 persen,” katanya. Pada 2022, wasting pada prevalensi 7,7 persen dan overweight 3,5 persen. Jika dilihat dari kelompok umur, menurutnya ada dua titik kritis. Pertama adalah saat bayi baru lahir yang kondisi tengkesnya sudah tampak. Ada 20 persen bayi lahir sudah menunjukkan gejala tengkes, yakni panjang lahir kurang dari 48 cm. “Sehingga perlu kita intervensi ibu hamil,” ucapnya.
Lalu kedua di bawah 1 tahun menuju 2 tahun. Yakni masa MPASI. Menurutnya ini titik rawan karena dari data ada potensi tengkes sebesar 1,7 kali. “Stunting tidak terjadi tiba-tiba. Biasanya dimulai dari wasting dan underweight. Biasanya disertai penyakit penyerta,” ucapnya. Sehingga bayi yang mengalami wasting dan underweight harus diintervensi. Direktur statistik kesejahteraan rakyat BPS Ahmad Avenzora kemarin pada kesempatan yang sama menyatakan ada keterkaitan antara tengkes dengan indikator sosial ekonomi lainnya. Ini dilihat dari data survei sosial ekonomi nasional yang diakukan BPS.
“Kami mencoba melihat stunting dengan indikator lain. Kami melakukan dengan analisis kuadran dan dapat melihat, misal, stunting dikaitkan dengan kemiskinan,” tuturnya. Tidak semua kabupaten/kota tidak bisa diakukan analisis kuadran. Hanya 491 kabupaten/kota yang dapat dilakukan analisis. Hasilnya ada 161 kabupaten/kota yang kemiskinannya tinggi dan tengkesnya tinggi. Lalu ada 114 kabupaten/kota yang kemiskinan rendah namun tengkesnya tinggi. Artinya kemiskinan berpengaruh pada tengkes.
Lalu ada juga kaitan dengan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun dampaknya baru terlihat setahun setelahnya. Artinya dampak 2023 dipicu oleh 2022. Avenzora juga menyebut jika ada beberapa intervensi yang selama ini dilakukan ternyata tidak terlalu signifikan dengan jumlah tengkes. Misalnya inisiasi menyusui dini, pemberian asi eksklusif, dan imunisasi dasar rendah termasuk yang korelasinya rendah. “Ini bisa menjadi indikasi intervensi program seperti apa dengan melihat titik-titik (tabel kuadran),” ucapnya. (lyn/jpg/riz)
Editor : Muhammad Rizki