Dirinya menyebut, sebagai organisasi yang berasas pada syiar dan sosial, ormas keagamaan memang diketahui memiliki entitas bisnis. Namun misi utamanya tidak jauh dari menunjang kehidupan organisasi dan masyarakat. Bukan murni untuk mengejar profit.
“Profit hanya efek tambahan yang didapat dari kegiatan bisnis tersebut. Misal ormas itu punya sekolah. Misi utamanya ya membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun beda ketika ormas ini membentuk perusahaan batu bara. Maka akan muncul efek parsial. Yang menciptakan konflik kepentingan. Antara tujuan spiritual dengan tujuan ekonomi,” ujar Aji.
Lalu dengan minimnya pengalaman dan keahlian di sektor pertambangan, dirinya yakin ormas keagamaan bakal bekerja sama dengan perusahaan pertambangan yang sudah eksisting. Sayangnya, di sini ada potensi terjadinya ketidaktransparan dan akuntabilitas pengelolaan. Dan persoalan yang dimunculkan tersebut akan ditutupi oleh “jubah” ormas.
“Karena saat ini saja banyak persoalan perusahaan tambang. Baik itu yang legal maupun yang ilegal,” sebutnya.
Bicara soal etika dan moral, Aji menyebut sektor pertambangan yang cenderung didera konflik dan masalah jauh dari prinsip utama ormas keagamaan yang berlandaskan pada etika dan moral tersebut. Sehingga keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor itu memunculkan efek kritik dan kehilangan kepercayaan dari publik.
“Publik melihat ada bentuk pengkhianatan nilai-nilai moral dan spiritual yang dipegang ormas keagamaan ketika menerima sektor yang penuh dengan konflik itu. Mulai eksploitasi alam, tenaga kerja, konflik dengan masyarakat, isu sosial, hingga menjadi penyebab kematian,” sebut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda itu.
Karena itu, Aji mendorong ormas keagamaan yang menerima tawaran konsesi dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang pertambangan.
Membuat kemitraan strategis dengan perusahaan yang kompeten dan berpengalaman. Lalu mengumumkannya secara terbuka kepada publik.
“Kemitraan ini sebagai bentuk pembinaan. Jangan sampai ormas itu justru hanya menjadi broker saja. Lalu menunjukkan kepada publik terkait kebijakan dan praktik yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Ini yang akan membuat batu bara versi ormas keagamaan dengan batu bara versi perusahaan murni. Objeknya sama, namun ruh-nya berbeda,” ulasnya.
Untuk meraih kepercayaan publik, ormas keagamaan pengelola pertambangan juga wajib transparan dan akuntabel. Adil dalam dan bertanggung jawab dalam distribusi keuntungan yang didapat.
“Jangan sampai tidak ada konsep.
Untuk menjamin itu, harus dibentuk dewan pengawas independen. Yang tugasnya memastikan setiap kegiatan pertambangan sesuai nilai-nilai yang dimiliki ormas tersebut,” sebutnya.
JANJIKAN LAHAN TERBAIK
Pemerintah siap memberikan lahan eks PKP2B yang terbaik untuk Muhammadiyah. Itu menyusul keputusan PP Muhammadiyah yang menerima tawaran mengelola tambang.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia belum menyebut lahan tambang mana yang nanti akan dikelola Muhammadiyah. Sebab, dirinya harus terlebih dahulu melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Yang pasti, kata Bahlil, lahan untuk Muhammadiyah bukan eks lahan Kaltim Prima Coal (KPC) yang lebih dulu diberikan ke PBNU.
”Insyaallah kita akan berikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar KPC (Kaltim Prima Coal). Nah yang mananya saya lapor dulu ke presiden,” ujar Bahlil.
Mantan ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu mengaku bersyukur karena Muhammadiyah menerima tawaran itu setelah melalui proses dan kajian yang panjang. Dia bahkan sudah berkomunikasi dengan Muhadjir Effendy yang ditunjuk sebagai ketua tim pengelolaan tambang PP Muhammadiyah.
Bahlil bercerita, pada 13 Juli lalu, dirinya sengaja datang ke rapat yang digelar PP Muhammadiyah. ”Di situ ada pengurusnya semua dan saya diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan aspek legalitasnya, aspek tujuannya, aspek pengelolaannya, dan aspek keseriusannya,” kata pria 47 tahun itu.
Setelah kebijakan tersebut terbit, Bahlil memang sengaja melakukan komunikasi ke beberapa organisasi keagamaan. Sebab, dia merasa berkewajiban memberikan penjelasan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batu Bara itu.
Bahlil pun menyambut baik keputusan yang dibuat PP Muhammadiyah yang kini bersedia mengelola lahan tambang itu.
”Setelah saya beri penjelasan, PP Muhammadiyah sudah buat keputusan. (Ormas keagamaan) yang lain, juga silakan. Yang penting mereka ajukan, kami lihat mana yang memenuhi syarat,” katanya.
Editor : Uways Alqadrie