KALTIMPOST.ID, Pavel Durov, miliarder Rusia sekaligus pendiri dan CEO aplikasi perpesanan Telegram, ditangkap oleh polisi Prancis di Bandara Paris-Le Bourget pada Sabtu malam (24/8).
Penangkapan ini dilakukan sesaat setelah Durov tiba dengan jet pribadinya, seperti dilaporkan oleh media lokal Prancis, TF1 dan BFM TV, yang mengutip sumber-sumber anonim.
Penangkapan ini terkait dengan penyelidikan terhadap kurangnya moderasi konten di Telegram, yang dinilai polisi telah memungkinkan aktivitas kriminal terus berlangsung tanpa hambatan di platform tersebut.
Hingga saat ini, Telegram belum memberikan komentar resmi terkait penangkapan Durov. Kementerian Dalam Negeri dan polisi Prancis juga menolak untuk memberikan pernyataan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa mereka sedang mengambil langkah-langkah untuk memperjelas situasi tersebut.
Mereka juga mempertanyakan apakah organisasi nonpemerintah (LSM) Barat akan mengupayakan pembebasan Durov, mengingat pentingnya Telegram sebagai platform komunikasi di banyak negara.
Berikut adalah beberapa fakta penting mengenai Pavel Durov dan Telegram:
- Memiliki Empat Kewarganegaraan
Pavel Durov, yang berusia 39 tahun, lahir di St Petersburg, Rusia. Selain sebagai warga negara Rusia, ia juga memiliki kewarganegaraan Prancis, Uni Emirat Arab, serta Saint Kitts dan Nevis—sebuah negara di Karibia.
- Telegram dan Penggunaannya oleh Kelompok Teroris
Telegram, yang didirikan oleh Durov, adalah aplikasi perpesanan gratis yang bersaing dengan platform media sosial lainnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan WeChat.
Baca Juga: Koalisi Jakarta Baru Bentuk Dukungan Solid untuk Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI 2024
Aplikasi ini memiliki ambisi untuk mencapai satu miliar pengguna aktif bulanan dalam waktu satu tahun.
Meskipun populer di berbagai kalangan, Telegram juga dikenal digunakan oleh kelompok teroris untuk menyebarkan pesan mereka.
Selain itu, aplikasi ini memiliki pengaruh besar di Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet, terutama sebagai sumber informasi penting mengenai perang Rusia di Ukraina.
- Kekayaan dan Pengasingan dari Rusia
Kekayaan Durov diperkirakan mencapai USD 15,5 miliar atau lebih dari Rp 241 triliun menurut Forbes.
Pada tahun 2014, ia meninggalkan Rusia setelah menolak untuk mematuhi tuntutan pemerintah agar menutup komunitas oposisi di platform media sosial VKontakte miliknya, yang kemudian ia jual.
- Pindah ke Dubai
Pada tahun 2021, Durov menjadi warga negara Prancis, namun sebelumnya, pada tahun 2017, ia telah memindahkan dirinya dan operasi Telegram ke Dubai.
Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis AS Tucker Carlson pada April lalu, Durov menyatakan bahwa ia lebih memilih kebebasan daripada harus menerima perintah dari siapapun.
Ia juga mengungkapkan bahwa selain uang atau Bitcoin, ia tidak memiliki properti besar seperti real estate, jet, atau kapal pesiar, karena ingin tetap bebas.
Telegram sempat diblokir di Rusia pada tahun 2018 setelah menolak memberikan akses ke pesan terenkripsi pengguna kepada layanan keamanan negara.
Meskipun pemblokiran ini tidak banyak berpengaruh terhadap ketersediaan Telegram di Rusia, hal ini memicu protes massal di Moskow dan kritik dari berbagai LSM.
Popularitas Telegram yang terus meningkat juga telah menarik perhatian pengawas dari beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, terkait masalah keamanan dan pelanggaran data.
Durov pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2017 dan bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat itu, di bawah pimpinan Rudiantara.
Saat itu, Telegram sempat diblokir oleh pemerintah Indonesia karena dianggap tidak mematuhi berbagai aturan.
Namun, Durov tidak memberikan kepastian tentang peluang pendirian kantor perwakilan di Indonesia, meskipun ia menyatakan bahwa Telegram memiliki perwakilan di negara tersebut.
Penangkapan Durov ini menambah sorotan terhadap Telegram dan isu-isu seputar moderasi konten di platform tersebut.
Kasus ini juga berpotensi memengaruhi dinamika geopolitik, mengingat peran penting Telegram dalam menyebarkan informasi, terutama di wilayah-wilayah konflik seperti Rusia dan Ukraina. (*)
Editor : Dwi Puspitarini